Harga Beras SPHP Tak Naik, tapi Pembelian Dibatasi 25 Kg per Orang

Jakarta, MI - Pemerintah memastikan program beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap berjalan dengan harga yang tidak berubah. Selain itu, pembelian beras SPHP oleh masyarakat tetap dibatasi maksimal 25 kilogram (kg) per orang untuk mencegah praktik penimbunan atau penjualan ulang.

Saat meninjau Gudang Perum Bulog di Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026), Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan harga beras SPHP tidak akan dinaikkan. Program ini berfungsi sebagai penyeimbang harga beras di pasar agar tetap terjangkau.

"SPHP ini untuk menahan harga agar tidak naik. Jadi harganya tetap seperti sekarang, dengan kualitas yang juga baik," ujar Amran dalam keterangan resminya, seperti diberitakan Minggu (26/4/2026).

Data Bapanas menunjukkan penyaluran beras SPHP pada 2026 terus meningkat. Sepanjang Maret, distribusi mencapai 70,01 ribu ton. Sementara hingga 23 April, realisasi sudah mencapai 69,85 ribu ton atau hampir menyamai capaian bulan sebelumnya.

Untuk mengatasi keterbatasan kemasan, pemerintah juga mengizinkan penggunaan stok kemasan lama dari tahun 2023–2025 sebanyak 12,3 juta lembar. Namun, isi dan informasi pada kemasan tetap harus sesuai dan diawasi secara ketat.

Terkait pembatasan pembelian, kebijakan ini sempat menjadi perhatian publik. Namun, Amran menegaskan bahwa pembatasan bukan karena stok beras terbatas, melainkan untuk mencegah penyalahgunaan, seperti membeli dalam jumlah besar lalu dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

"Ini dibatasi karena ada subsidi dari pemerintah. Kalau tidak, bisa diborong lalu dijual ulang," jelas dia.

Aturan ini mengacu pada Keputusan Kepala Bapanas Nomor 34 Tahun 2026. Masyarakat bisa membeli maksimal 5 kemasan ukuran 5 kg atau alternatif 2 kemasan ukuran 2 kg. Beras SPHP yang sudah dibeli juga dilarang untuk dijual kembali.

Untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan penyaluran beras SPHP mencapai 828 ribu ton, dengan anggaran subsidi sebesar Rp4,97 triliun. Perum Bulog akan memprioritaskan distribusi ke daerah yang tidak sedang panen atau bukan sentra produksi padi.

Di sisi lain, pemerintah memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam kondisi aman bahkan mencatat rekor tertinggi. Hal ini berdampak positif pada stabilitas harga beras dan inflasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi beras kini jauh lebih terkendali. Jika pada 2023 dan 2024 inflasi sempat menyentuh di atas 5 persen, maka pada 2025 tertinggi hanya 1,35 persen. Sementara pada 2026, inflasi tertinggi hingga saat ini tercatat 0,65 persen pada Maret.