Tak Main-main, Purbaya Siap Nonjobkan ASN Pajak Nakal

Jakarta, MI - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pajak yang terbukti bermasalah, terutama terkait proses restitusi. Ia menyebut, pencopotan jabatan bisa dilakukan sebagai bentuk pengawasan ketat sekaligus upaya mencegah kerugian negara.

Menurut Purbaya, jika nilai restitusi yang diberikan terlalu tinggi dan hasil investigasi menunjukkan adanya penyimpangan, maka pejabat terkait—termasuk kepala kantor pajak bisa dibebastugaskan atau dimutasi.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar pejabat yang lalai dalam menjaga penerimaan negara diberi sanksi tegas.

"Kalau yang lama bilangnya gini, saya tidak boleh menon-jobkan. Harus dipindah doang ke tempat lain, karena peraturannya. Saya cek ke PANRB juga begitu. Tapi yang baru bilang boleh di non-job kan, perintah presiden juga gitu. Kalau perlu, kalau emang ini, ya non-jobkan," kata Purbaya di Gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Langkah ini diambil karena pemerintah sedang dalam kondisi survival mode alias bertahan dari guncangan krisis ekonomi global. Dalam kondisi tersebut, pemerintah berkomitmen mengamankan penerimaan negara dengan segala macam upaya.

"Artinya kita nggak boleh main-main lagi. Artinya kalau kita nggak ada ruang atau nggak ada luxury untuk bermain-main lagi dengan segala peluang yang kita bisa buat. Kalau pajaknya main-main, hancur kita kira-kira gitu," tutur Purbaya.

"Kalau programnya main-main, kita akan digiling bangsa lain. Jadi kita survival mode. Saya akan menggunakan segala cara yang ada di saya, kekuatan di saya untuk memastikan semua program-program yang dikendalikan di sini ya, yang di keuangan, di monitor dengan baik," pungkasnya.