Kemenkeu: APBN Defisit Rp240,1 Triliun per 31 Maret 2026

Jakarta, MI - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit Rp240,1 triliun hingga 31 Maret 2026. Angka ini setara dengan 0,93% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain itu, keseimbangan primer juga masih negatif sebesar Rp95,8 triliun.

"Posisi fiskal masih dalam jalur terkendali sesuai desain APBN tahun berjalan. Meski APBN catatkan defisit Rp240,1 triliun (setara 0,93% PDB)," kata  Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro dalam keterangan resminya, seperti diberitakan Jumat (1/5/2026).

Dari sisi penerimaan, pajak yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp394,8 triliun atau sekitar 16,7% dari target tahun ini. Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai tercatat Rp67,9 triliun atau 20,2% dari target.

Pemerintah menyebut capaian ini didukung oleh aktivitas ekonomi yang mulai membaik, harga komoditas yang relatif stabil, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak dan digitalisasi sistem perpajakan. Meski begitu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai masih turun 12,6% dibanding tahun lalu.

"Capaian ini memberikan kontribusi yang baik bagi penerimaan negara, sekaligus mendukung pengelolaan perdagangan dan perlindungan industry domestik," tegas dia.

Di sisi lain, belanja negara justru meningkat cukup tinggi. Hingga akhir Maret 2026, realisasi belanja mencapai Rp815 triliun atau 21,2% dari pagu APBN, tumbuh 31,4% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp610,4 triliun dan transfer ke daerah Rp208,4 triliun. Rinciannya, belanja kementerian/lembaga mencapai Rp281,2 triliun, sementara belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp329,1 triliun.

Untuk pembiayaan anggaran, realisasinya sudah mencapai Rp257,4 triliun atau sekitar 37,3% dari target tahun ini.