Indonesia Siapkan Langkah Strategis Dorong Ekonomi di Tengah Gejolak Global

Jakarta, MI - Pemerintah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Salah satu upaya utamanya adalah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah.

Satgas ini bertugas mempercepat pelaksanaan program prioritas secara terpadu, sekaligus memperkuat pengawasan, evaluasi, dan merancang kebijakan baru agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat.

Dalam rapat perdana, Satgas langsung membahas dampak situasi global, termasuk potensi gangguan di Selat Hormuz. Pemerintah memastikan ketahanan energi Indonesia tetap aman karena impor BBM hanya sekitar 20 persen dan sumbernya berasal dari berbagai negara, sehingga tidak bergantung pada satu wilayah.

Selain itu, pasokan gas dan pupuk juga dipastikan stabil. Bahkan, Indonesia masih mencatat surplus produksi pupuk.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah juga mengambil langkah cepat untuk mengatasi kendala industri, khususnya kekurangan bahan baku nafta untuk produksi plastik dan kemasan.

Sebagai solusi sementara, pemerintah mengganti nafta dengan LPG. Bahkan, bea masuk LPG untuk industri diturunkan dari 5 persen menjadi 0 persen agar pasokan tetap terjaga.

"Di sisi lain, pemerintah mempercepat proses perizinan usaha dengan menyederhanakan aturan. Jika izin tidak selesai dalam waktu tertentu, prosesnya bisa langsung dilanjutkan agar pelaku usaha mendapat kepastian," kata dia dalam keterangan resminya, Sabtu (2/5/2026).

Perbaikan juga dilakukan pada standar produk (SNI) agar lebih transparan dan cepat. Perizinan di sektor konstruksi, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), juga dipercepat, terutama untuk mendukung UMKM dan proyek prioritas.

"Untuk memperluas pasar, pemerintah aktif menjalin kerja sama internasional. Salah satunya melalui BRICS yang memiliki peran besar dalam ekonomi global," ungkap dia.

Selain itu, Indonesia juga tengah menyelesaikan perjanjian dagang dengan Uni Eropa (EU-CEPA) yang akan membuka akses pasar luas dengan tarif nol persen, ditargetkan mulai berlaku pada 2027.

Pemerintah juga menyiapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Financial Center untuk menarik investasi global, serta mendorong pengembangan pusat data (data center) seiring pesatnya teknologi kecerdasan buatan (AI). Dukungan infrastruktur seperti kabel optik internasional di Batam dan Bitung menjadi keunggulan Indonesia di sektor ini.

Selain itu, peran sektor swasta terus didorong melalui berbagai insentif dan kemudahan investasi, termasuk pengembangan kawasan industri siap pakai.

Pemerintah optimistis, dengan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tetap terjaga meski menghadapi tantangan global.

“Dengan optimisme, kita bisa menghadapi berbagai tantangan. Kita harus yakin karena ini adalah negara kita,” ujar Airlangga.