Statistik Dipoles, Rakyat Tercekik: Realita Ekonomi Indonesia Dinilai Makin Jauh dari Klaim Pemerintah

Jakarta, MI — Alumni Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, Aryansyah Ry, melontarkan kritik keras terhadap kondisi ekonomi dan arah kebijakan pemerintah yang dinilai semakin tidak sinkron dengan realita masyarakat. Dalam keterangannya kepada Monitorindonesia.com, Rabu (6/5/2026), ia menilai pemerintah terlalu sibuk membangun citra lewat statistik, sementara rakyat justru dihantam tekanan ekonomi yang makin brutal di tengah ketidakpastian global.

Menurut Aryansyah, pemerintahan saat ini mengalami “defisit kepemimpinan dan kebijakan” yang membuat arah pembangunan kehilangan pijakan. Ia menilai ketidakstabilan politik di internal pemerintahan berdampak langsung terhadap lemahnya kualitas perencanaan dan implementasi kebijakan ekonomi nasional.

“Angka-angka statistik yang dipertontonkan pemerintah justru memperlihatkan jurang besar antara klaim resmi dan realita di lapangan. Masyarakat semakin skeptis karena kebijakan yang diambil tidak memberi kepastian, bahkan jauh dari rasa keadilan,” ujarnya.

Ia menyoroti target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang dinilai stagnan dan gagal memenuhi ekspektasi publik. Pemerintah sebelumnya menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,8 hingga 5,3 persen pada periode 2024-2025. Namun pada kuartal I 2026, pemerintah hanya mengklaim kenaikan pertumbuhan sebesar 0,2 persen menjadi 5,5 persen.

Padahal, saat kampanye Pilpres 2024, Presiden Prabowo Subianto berulang kali menjanjikan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. “Sampai saat ini tidak ada lompatan berarti. Statistik menunjukkan ekonomi Indonesia stagnan. Artinya, perekonomian kita sebenarnya tidak tumbuh signifikan,” tegasnya.

Aryansyah juga menyoroti jebloknya nilai tukar rupiah yang telah menyentuh Rp17.395,60 per dolar AS. Ia menyebut kondisi itu sebagai salah satu titik terburuk dalam sejarah ekonomi Indonesia modern.

Menurutnya, tekanan global memang menjadi faktor utama, mulai dari konflik geopolitik Timur Tengah, tingginya suku bunga The Fed, hingga ketidakpastian moneter global. Namun di sisi lain, pemerintah dinilai memperparah keadaan lewat kebijakan belanja negara yang agresif dan tidak terukur.

Ia menyoroti defisit APBN yang mencapai Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen akibat lonjakan belanja negara hingga 31,4 persen. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut menjadi salah satu proyek ambisius yang paling banyak menyedot anggaran negara.

“MBG menghabiskan Rp1,2 triliun dan diproyeksikan mencapai Rp335 triliun per tahun melalui 33 ribu dapur di seluruh Indonesia. Banyak pengamat menilai program ini seperti proyek menghambur-hamburkan uang negara tanpa ukuran dampak yang jelas,” katanya.

Ia bahkan menyebut investor mulai kehilangan kepercayaan terhadap Indonesia dan lebih memilih menanam modal di Filipina maupun Thailand karena melihat arah kebijakan ekonomi Indonesia yang dianggap tidak stabil.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Aryansyah menilai pemerintah justru kontradiktif. Ia menyinggung adanya laporan sejumlah kementerian yang mengalami hambatan anggaran hingga disebut mengalami “government shutdown”, namun di saat bersamaan negara tetap melakukan belanja jumbo yang dinilai tidak prioritas.

“Pemerintah bicara efisiensi, tapi APBN justru dibakar untuk belanja kontroversial seperti impor 105 ribu kendaraan ringan dari India senilai Rp24,66 triliun,” ujarnya.

Kritik juga diarahkan pada klaim Presiden Prabowo terkait penciptaan satu juta lapangan kerja dari program MBG. Menurut Aryansyah, angka tersebut tidak sebanding dengan total pengangguran nasional yang mencapai 7,19 juta orang.

“Pemerintah terlalu cepat mengklaim keberhasilan, padahal jutaan pengangguran masih kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Honorer, masyarakat miskin, dan kelas bawah justru merasa makin tidak diperhatikan,” katanya.

Ia menilai pemerintah lebih fokus menjaga pencitraan politik dibanding menyelesaikan akar masalah kemiskinan. Data BPS yang menetapkan kategori miskin di angka Rp21.381 per hari atau Rp641.443 per bulan disebut tidak manusiawi dan jauh dari realitas kebutuhan hidup masyarakat.

“Ini seperti manipulasi statistik demi mempercantik angka kemiskinan. Bagaimana mungkin penghasilan Rp21 ribu per hari dianggap tidak miskin di tengah harga kebutuhan pokok yang terus melonjak?” tegasnya.

Aryansyah juga menyinggung prediksi Bank Dunia yang menyebut jumlah masyarakat rentan miskin di Indonesia bisa mencapai 194 juta orang atau sekitar 60-68 persen populasi. Menurutnya, pendekatan bantuan sosial seperti BLT tidak cukup menyelesaikan persoalan mendasar.

“Yang dibutuhkan rakyat adalah lapangan kerja, jaminan usaha, dan akses pendidikan, bukan sekadar bantuan tunai yang sifatnya sementara,” ujarnya.

Di tengah tekanan ekonomi domestik, masyarakat juga dibayangi ancaman inflasi akibat konflik panas di Timur Tengah yang memicu gangguan distribusi minyak dunia di Selat Hormuz. Dampaknya mulai terasa pada kenaikan harga BBM non-subsidi.

Harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.900 per liter dari sebelumnya Rp19.400. Dexlite melonjak menjadi Rp26.000 dari Rp23.600 per liter, sementara Pertamina Dex naik menjadi Rp27.900 dari Rp23.900 per liter.

“Rakyat menjadi korban utama dari kekacauan ini. Pemerintah terus menjual narasi penenang, tetapi realitas ekonomi di lapangan justru menjadi pukulan keras bagi masyarakat,” tutup Aryansyah.