Menkeu Tegur DJP soal Pemeriksaan Tax Amnesty Jilid II

Jakarta, MI - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menegur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait rencana pemeriksaan ulang terhadap peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II. 

Menurut Purbaya, langkah tersebut menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha.

Purbaya menegaskan DJP harus menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum agar kepercayaan wajib pajak tetap terjaga.

"Jadi itu enggak akan dilakukan lagi. Saya akan tegur DJP agar selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga kepercayaan wajib pajak tetap terjaga dengan baik," kata Purbaya Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (11/5/2026).

Dia memastikan data harta yang sudah dilaporkan wajib pajak dalam program PPS maupun tax amnesty tidak akan diperiksa kembali oleh otoritas pajak.

Lanjut dia menyebut, peserta Tax Amnesty cukup menjalankan kewajiban perpajakan secara normal sesuai perkembangan bisnis masing-masing.

"Yang sudah ikut tax amnesty ya sudah. Data yang sudah dilaporkan tidak akan digali lagi. Ke depan mereka tinggal bayar pajak sesuai perkembangan usahanya seperti biasa," jelas Purbaya.

Purbaya juga menyoroti sejumlah wacana dan pengumuman kebijakan perpajakan yang belakangan memicu kebingungan dan keresahan di masyarakat, termasuk isu pajak tol dan kebijakan pajak lainnya.

Maka dari itu, dia mengungkapkan seluruh pengumuman kebijakan perpajakan ke depan akan disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan untuk menghindari simpang siur informasi.

"Untuk ke depannya, hanya saya yang akan mengumumkan kebijakan pajak, bukan DJP lagi. DJP tugasnya menjalankan kebijakan," pungkas Purbaya.