Jakarta, MI - Tekanan terhadap nilai tukar rupiah semakin kuat seiring memanasnya konflik di Timur Tengah yang memicu ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini dikhawatirkan mempercepat dampak pelemahan rupiah terhadap perekonomian dalam negeri.
Dalam 28 tahun terakhir, pergerakan rupiah memang menunjukkan tren melemah, meskipun dipengaruhi faktor yang berbeda-beda. Saat ini, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp17.500 per USD.
Akademisi Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Rijadh Djatu Winardi menilai pelemahan rupiah saat ini terjadi akibat akumulasi berbagai tekanan yang muncul secara bersamaan atau dikenal dengan istilah perfect storm.
Menurutnya, dari sisi global, konflik geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia membuat permintaan terhadap dolar AS meningkat tajam. Investor pun cenderung memilih dolar sebagai aset aman untuk menjaga nilai investasinya.
Sementara dari dalam negeri, terdapat faktor musiman dan struktural yang ikut memperbesar tekanan terhadap rupiah. Salah satunya adalah periode pembayaran dividen kepada investor asing yang meningkatkan kebutuhan valuta asing. Selain itu, kekhawatiran pasar terhadap kondisi fiskal pemerintah yang semakin terbatas dan defisit anggaran yang mendekati batas juga meningkatkan persepsi risiko terhadap ekonomi Indonesia.
“Kombinasi tekanan global dan domestik inilah yang membuat pelemahan rupiah terasa lebih tajam,” kata dia dalam keterangannya seperti diberitakan Selasa (12/5/2026).
Rijadh menjelaskan, pelemahan rupiah akan berdampak langsung pada kenaikan harga barang yang dikonsumsi masyarakat. Dalam ilmu ekonomi, kondisi ini dikenal sebagai inflasi impor, yaitu kenaikan harga barang impor akibat nilai tukar rupiah yang melemah.
Perusahaan yang masih bergantung pada bahan baku impor akan menghadapi kenaikan biaya produksi. Walaupun pada awalnya masih menggunakan stok lama, penyesuaian harga pada akhirnya sulit dihindari dan biasanya mulai dirasakan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan.
“Masyarakat akan merasakan dampaknya melalui naiknya harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, hingga produk kesehatan,” ujarnya.
Tidak hanya masyarakat, pelemahan rupiah juga memberi tekanan besar pada anggaran negara, terutama untuk sektor yang sensitif terhadap kurs dolar. Subsidi energi menjadi salah satu yang paling terdampak karena tingginya ketergantungan pada komponen impor.
Selain itu, utang luar negeri pemerintah juga ikut membengkak dalam hitungan rupiah, meskipun nilai utangnya dalam dolar tetap sama. Akibatnya, ruang fiskal pemerintah menjadi semakin sempit.
“Ketika anggaran terserap untuk subsidi dan pembayaran utang, maka kemampuan pemerintah membiayai sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial menjadi terbatas,” katanya.
Di sisi lain, Bank Indonesia dinilai berada dalam posisi yang tidak mudah. Bank sentral harus menjaga stabilitas rupiah sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi.
Menjaga suku bunga tetap rendah penting agar aktivitas ekonomi dan biaya kredit tetap terjangkau. Namun, stabilitas nilai tukar juga harus dipertahankan agar tekanan ekonomi tidak semakin besar.
Menurut Rijadh, langkah yang bisa dilakukan adalah kombinasi kebijakan, seperti intervensi di pasar valuta asing serta penggunaan instrumen keuangan untuk menarik aliran modal asing.
“Pendekatan ini cukup rasional karena berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan pertumbuhan domestik,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga disiplin fiskal dan memperkuat sektor domestik agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor, terutama untuk kebutuhan pangan dan energi.
Di tengah tekanan rupiah saat ini, Rijadh melihat peluang untuk meningkatkan ekspor nasional. Namun yang paling penting, menurutnya, adalah menjaga daya tahan masyarakat rentan melalui program perlindungan sosial yang kuat dan adaptif.
“Kelompok masyarakat rentan biasanya menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampak kenaikan harga,” tutupnya.
