Jakarta, MI - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai keluarnya sejumlah saham Indonesia dari indeks global MSCI merupakan dampak jangka pendek dari reformasi transparansi dan integritas yang terjadi di pasar modal Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan hasil rebalancing MSCI periode Mei 2026 sebenarnya sudah sesuai dengan sinyal yang sebelumnya disampaikan MSCI pada April lalu.
Menurut Hasan, reformasi keterbukaan data kepemilikan saham dan penguatan transparansi pasar yang dilakukan Indonesia telah mendapat perhatian dari MSCI Inc. sebagai penyedia indeks global.
"Hasil rebalancing MSCI hari ini menjadi bagian dari konsekuensi jangka pendek dari reformasi integritas pasar yang sedang kita jalankan," ucap Hasan dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Hasan menjelaskan, keterbukaan data kepemilikan saham yang kini lebih detail membuat MSCI lebih mudah melakukan evaluasi ulang terhadap sejumlah emiten di Indonesia.
Sebelumnya, beberapa saham diketahui mengklaim memiliki porsi saham publik (free float) tertentu. Namun setelah struktur kepemilikan dibuka lebih transparan, sebagian emiten ternyata tidak lagi memenuhi syarat free float yang ditetapkan MSCI.
Akibatnya, sejumlah saham harus keluar dari indeks, mengalami penyesuaian bobot, hingga turun kelas dalam kategori indeks global.
Hasan juga menyebut beberapa saham mengalami tekanan tambahan akibat tren penurunan harga saham setelah reformasi pasar mulai diterapkan.
“Nanti bisa dicermati ada saham-saham yang setelah struktur kepemilikannya lebih terbuka dan harga sahamnya mengalami penurunan, akhirnya terdampak dalam evaluasi indeks,” jelasnya.
Meski begitu, Hasan menegaskan reformasi pasar modal yang dilakukan pemerintah dan OJK bukan sekadar respons sementara terhadap dinamika pasar atau keputusan MSCI.
Menurutnya, reformasi ini merupakan bagian dari agenda transformasi jangka panjang untuk membangun pasar modal Indonesia yang lebih sehat, kredibel, transparan, dan memiliki integritas yang kuat.
“Sejak awal reformasi ini memang dirancang bukan hanya untuk menjawab tantangan jangka pendek. Seluruh agenda reformasi akan terus kami lanjutkan sampai tuntas,” tegas Hasan.
