Jakarta, MI - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum dan melindungi kekayaan negara demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Menurut Prabowo, pengelolaan kekayaan negara yang baik menjadi kunci agar pemerintah memiliki cukup anggaran untuk memperbaiki berbagai sektor penting di Indonesia.
"Kalau kekayaan negara bisa kita kendalikan, akan cukup banyak uang untuk memperbaiki semua sendi kehidupan negara," ungkap Prabowo.
Ia menilai penyelamatan aset negara bukan sekadar urusan hukum, tetapi juga menyangkut masa depan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Prabowo mengatakan rakyat tidak akan bisa hidup sejahtera jika kekayaan negara terus disalahgunakan atau diambil oleh pihak-pihak tertentu.
"287 juta rakyat Indonesia tidak mungkin hidup sejahtera kalau kekayaannya terus diambil,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengapresiasi kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang berhasil menyelamatkan aset negara. Namun, ia mengingatkan masih banyak potensi kerugian negara yang harus diamankan.
Menurutnya, masih ada ratusan hingga ribuan triliun rupiah aset negara yang perlu diselamatkan.
“Bukan soal bisa atau tidak. Kita harus bisa,” katanya.
Prabowo menegaskan pemerintah akan terus mengambil langkah tegas dalam penegakan hukum agar negara benar-benar hadir melindungi kepentingan rakyat.
Selain itu, Presiden juga menyoroti pentingnya memperkuat lembaga peradilan dan menjaga integritas hakim di Indonesia.
Ia menilai kesejahteraan hakim perlu ditingkatkan agar sistem peradilan tetap independen dan tidak mudah dipengaruhi suap atau kepentingan tertentu.
“Hakim harus dihormati, dipilih dengan baik, dan diberi penghasilan yang cukup supaya tidak bisa disogok,” tegasnya.
Prabowo pun mengingatkan seluruh hakim agar menjaga keadilan karena setiap keputusan pengadilan akan selalu diperhatikan dan dinilai oleh masyarakat.
“Rakyat sekarang sudah cerdas. Mereka bisa melihat dan merasakan ketidakadilan,” pungkasnya.
