Jakarta, MI - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menilai pelemahan rupiah saat ini tidak bisa hanya dibebankan kepada Bank Indonesia (BI), dalam hal ini Gubernur BI Perry Warjiyo saja. Menurutnya, tekanan terhadap nilai tukar rupiah dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik yang saling berkaitan.
Faisal mengatakan menjaga stabilitas nilai tukar memang merupakan tugas BI. Namun, faktor yang memengaruhi naik turunnya rupiah jauh lebih luas dan juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah, mulai dari stabilitas makroekonomi, kondisi indikator ekonomi nasional, hingga tingkat kepercayaan pasar terhadap tata kelola dan kebijakan fiskal pemerintah.
“Tekanan terhadap rupiah tidak hanya berasal dari faktor eksternal, tetapi juga dipengaruhi kondisi domestik yang perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Faisal.
Ia menjelaskan, meningkatnya tensi geopolitik global memang menekan banyak mata uang negara berkembang. Namun, pelemahan rupiah dinilai lebih dalam dibanding sejumlah negara emerging markets lainnya.
Menurut Faisal, mata uang Thailand, Filipina, dan Korea Selatan memang ikut melemah, tetapi tidak sedalam rupiah. Bahkan, ringgit Malaysia justru cenderung menguat di tengah tekanan global saat ini.
Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa faktor domestik juga memiliki pengaruh besar terhadap pelemahan rupiah. Karena itu, ia meminta pemerintah dan DPR tidak hanya melihat persoalan kurs dari sisi Bank Indonesia semata.
“Kalau hanya melihat stabilitas kurs sebagai tugas BI, maka akan sangat mudah menyalahkan Bank Indonesia atau menganggap pergantian gubernur BI bisa langsung menyelesaikan masalah,” katanya.
Faisal menilai yang lebih penting saat ini adalah memahami akar persoalan dan memperbaiki sumber masalahnya, bukan sekadar melontarkan pernyataan politik yang menyudutkan satu pihak.
Menurutnya, kondisi pasar tidak akan membaik jika semua pihak hanya saling menyalahkan. Yang dibutuhkan justru kerja sama dan sinergi yang kuat antara pemerintah dan BI.
Ia menekankan pemerintah perlu meningkatkan kepercayaan publik, investor, dan pelaku usaha terhadap kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan fiskal. Di sisi lain, BI juga harus menjaga kredibilitas dan independensinya agar tetap dipercaya pasar.
“Jangan sampai BI sebagai lembaga independen dianggap tunduk pada intervensi politik pemerintah, karena itu bisa dibaca negatif oleh pelaku usaha dan menggerus kepercayaan pasar,” ujarnya.
Faisal menegaskan tekanan terhadap rupiah saat ini merupakan persoalan bersama yang harus diselesaikan secara kolektif. Karena itu, pemerintah dan BI diminta memperkuat sinergi serta bersama-sama memulihkan kepercayaan pasar dan pelaku usaha.
