Jakarta, MI - Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.700 per USD memicu kekhawatiran di pasar keuangan nasional. Namun, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kondisi tersebut tidak tepat jika sepenuhnya dibebankan kepada Bank Indonesia maupun Gubernur BI Perry Warjiyo semata.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman mengatakan tekanan terhadap rupiah saat ini lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal global yang berada di luar kendali BI.
Menurutnya, tingginya suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed), penguatan dolar AS, meningkatnya tensi geopolitik global, hingga capital outflow dari negara berkembang menjadi faktor utama yang menekan mata uang rupiah.
"Permintaan dolar AS juga meningkat karena kebutuhan musim haji dan arus modal keluar dari emerging markets yang juga dialami banyak negara berkembang,” ujar Rizal kepada Monitorindonesia.com, Selasa (19/5/2026).
Meski menghadapi tekanan besar, Rizal menilai BI sejauh ini tetap aktif menjaga stabilitas pasar keuangan domestik. Sejumlah langkah stabilisasi telah dilakukan, mulai dari intervensi di pasar valuta asing, optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), pembelian Surat Berharga Negara (SBN), hingga menjaga likuiditas dolar di dalam negeri.
“Artinya BI tetap berupaya menjaga agar volatilitas pasar tidak berkembang menjadi krisis yang lebih dalam,” katanya.
Ia menilai tantangan yang dihadapi saat ini memang tidak ringan karena pasar global sangat sensitif terhadap sentimen eksternal maupun persepsi risiko domestik.
Rizal juga menegaskan bahwa tuntutan agar Gubernur BI mundur bukan solusi utama untuk meredam tekanan pasar. Menurutnya, langkah tersebut justru berisiko menambah ketidakpastian dan mengganggu kepercayaan investor.
“Pasar sangat bergantung pada trust dan confidence. Kalau muncul ketidakpastian baru, itu justru bisa memperburuk sentimen,” ujarnya.
Karena itu, Rizal menilai fokus utama pemerintah dan BI saat ini seharusnya memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi, serta membangun kembali kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia.
Ia menambahkan pemerintah juga perlu menjaga persepsi pasar melalui disiplin fiskal, penguatan ekspor dan devisa, serta kepastian arah kebijakan ekonomi, termasuk percepatan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.
“Stabilitas rupiah pada akhirnya bukan hanya tanggung jawab BI, tetapi juga cerminan kepercayaan pasar terhadap fundamental ekonomi dan tata kelola kebijakan Indonesia secara keseluruhan,” tutup Rizal.
