Jakarta, MI - Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.700 per USD memicu berbagai kritik terhadap Bank Indonesia, termasuk munculnya tuntutan agar Gubernur BI mundur dari jabatannya. Meski demikian, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai langkah tersebut bukan solusi utama untuk mengatasi tekanan terhadap rupiah.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman mengatakan pelemahan rupiah saat ini dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik yang kompleks, sehingga tidak tepat jika seluruh beban diarahkan kepada BI maupun Gubernur BI secara personal.
Menurutnya, tekanan terhadap rupiah dipicu oleh tingginya suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed), penguatan dolar AS, meningkatnya ketidakpastian geopolitik, kebutuhan dolar untuk musim haji, hingga arus modal keluar dari negara berkembang (capital outflow).
"Tekanan seperti ini juga dialami banyak negara emerging markets, bukan hanya Indonesia,” ujar Rizal kepada Monitorindonesia.com, Selasa (19/5/2026).
Ia menjelaskan, di tengah tekanan pasar global tersebut, BI sebenarnya sudah melakukan berbagai langkah stabilisasi secara agresif. Mulai dari intervensi di pasar valuta asing, optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), pembelian Surat Berharga Negara (SBN), hingga menjaga likuiditas dolar di pasar domestik.
Menurut Rizal, langkah tersebut menunjukkan BI tetap aktif menjaga stabilitas pasar keuangan agar tekanan tidak berkembang menjadi krisis yang lebih dalam.
“Pasar saat ini sangat sensitif terhadap sentimen global maupun persepsi risiko domestik. Karena itu tantangannya memang besar,” katanya.
Rizal juga menilai tuntutan agar Gubernur BI mundur justru berpotensi menambah ketidakpastian di pasar. Sebab, pasar keuangan sangat bergantung pada kepercayaan (trust) dan keyakinan investor terhadap stabilitas kebijakan.
“Tuntutan mundur bukan solusi utama dan justru bisa menambah ketidakpastian baru di pasar,” ujarnya.
Ia menegaskan, fokus utama yang dibutuhkan saat ini adalah memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi, serta membangun kembali kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu menjaga persepsi pasar melalui disiplin fiskal, penguatan ekspor dan devisa, serta kepastian arah kebijakan ekonomi nasional, termasuk percepatan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.
“Stabilitas rupiah pada akhirnya bukan hanya tanggung jawab Bank Indonesia, tetapi juga mencerminkan kepercayaan pasar terhadap keseluruhan fundamental ekonomi dan tata kelola fiskal Indonesia,” tutup Rizal.
