Jakarta, MI - Ekonom Bright Institute, Yanuar Rizky menilai keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen pada Mei 2026 masih belum cukup kuat meredam tekanan terhadap rupiah.
Menurutnya, langkah tersebut terlambat diambil di tengah perubahan arah kebijakan moneter global. Yanuar mengatakan BI saat ini berada dalam posisi behind the curve, yakni terlambat merespons kondisi pasar dan gejolak ekonomi global.
"Menurut saya kenaikan BI Rate 50 bps ini tetap berat karena BI sudah terlambat merespons pasar," ucap Yanuar dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).
Ia berharap kondisi pasar mulai membaik apabila bank-bank sentral utama dunia seperti Federal Reserve (The Fed), Bank of Japan (BOJ), dan European Central Bank (ECB) mulai melonggarkan kebijakan moneternya pada Juli mendatang.
Menurut Yanuar, kebijakan moneter pada dasarnya dilakukan melalui dua instrumen utama, yakni penyesuaian suku bunga acuan dan pengendalian jumlah uang beredar.
Namun saat ini, negara-negara maju dinilai lebih memilih melakukan normalisasi neraca dengan melepas surat utang pemerintah yang sebelumnya dibeli bank sentral. Langkah tersebut dilakukan untuk mengendalikan inflasi tanpa harus menaikkan suku bunga terlalu agresif.
“Negara maju sekarang lebih banyak melepas obligasi pemerintah untuk mengurangi tekanan inflasi jangka pendek, sementara suku bunga ditahan,” jelasnya.
Yanuar menilai BI sebelumnya terlalu lama menahan kenaikan suku bunga karena mempertimbangkan stabilitas pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan menjaga persepsi investor terhadap aset domestik.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat kepercayaan pasar terhadap rupiah ikut melemah.
“Kalau mau dibilang ahead of the curve, menurut saya sudah terlambat karena persepsi pasar dalam negeri terhadap rupiah juga mulai menurun,” katanya.
Meski begitu, Yanuar memperkirakan tekanan terhadap rupiah bisa mereda apabila bank-bank sentral global kembali menerapkan kebijakan pelonggaran moneter atau quantitative easing seperti yang terjadi pasca krisis 2008.
Namun ia mengingatkan, persoalan utama ekonomi Indonesia tetap berada pada masalah struktural dan tata kelola ekonomi yang dinilai masih lemah.
“Kalaupun nanti kondisi global membaik, masalah fundamental ekonomi kita tetap harus dibenahi,” pungkasnya.
