Jakarta, MI - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan anggaran sebesar Rp842,48 miliar untuk meningkatkan keselamatan di 1.638 lokasi perlintasan sebidang kereta api di berbagai wilayah Indonesia.
Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi besar-besaran sistem keselamatan perkeretaapian setelah kecelakaan kereta api di Bekasi Timur pada 27 April 2026.
Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah terus memperkuat sistem keselamatan di sektor perkeretaapian sambil menunggu hasil investigasi resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
“Kemenhub tidak akan mendahului hasil investigasi KNKT. Namun langkah evaluasi dan penguatan keselamatan tetap berjalan di semua aspek,” kata Dudy dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).
Menurut Dudy, salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah memperbaiki keselamatan di perlintasan sebidang yang masih menjadi titik rawan kecelakaan.
Dari total anggaran Rp842,48 miliar tersebut, sekitar Rp603,9 miliar akan digunakan untuk penyediaan petugas penjaga perlintasan.
Kemudian Rp158,1 miliar dialokasikan untuk pembangunan pos jaga, sementara Rp60,9 miliar digunakan untuk fasilitas pendukung mekanikal dan elektrikal.
Selain itu, pemerintah juga akan melengkapi berbagai fasilitas keselamatan lain seperti alat komunikasi dan perlengkapan pendukung operasional.
Saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang di Indonesia, terdiri dari 2.771 perlintasan resmi dan 903 perlintasan tidak terdaftar.
Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 172 perlintasan direkomendasikan untuk ditutup karena dinilai berisiko tinggi, terutama yang memiliki lebar jalan kurang dari dua meter. Sementara itu, 1.638 titik lainnya masuk daftar prioritas peningkatan keselamatan.
Kemenhub bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Danantara, BP BUMN, DJKA, dan KNKT juga telah memulai program penanganan perlintasan sebidang sejak 5 Mei 2026.
Program tersebut mencakup penutupan perlintasan berbahaya serta percepatan pembangunan fasilitas keselamatan di titik prioritas nasional.
Dudy menegaskan pemerintah tidak akan berkompromi soal keselamatan transportasi.
“Setiap kejadian harus menjadi pelajaran dan ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem secara serius dan terukur,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi sebagai bagian dari solusi jangka panjang untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi kemacetan di kawasan perlintasan kereta api. Pemerintah telah menyiapkan kebutuhan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk mendukung peningkatan keselamatan dan pembangunan infrastruktur perlintasan.
