Jakarta, MI— Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menghantam kawasan industri di Pulau Jawa. Hingga Mei 2026, ribuan pekerja dilaporkan kehilangan pekerjaan akibat tekanan ekonomi, melemahnya daya beli masyarakat, hingga penurunan permintaan industri.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan badai PHK kini meluas di sejumlah kawasan industri besar seperti Banten, Karawang, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.
“PHK sudah ada di Mei di Banten, Serang dan Tangerang. PT Shinhwa ratusan sudah di-PHK, Lung Cheong, PWI juga sudah PHK,” kata Said Iqbal, Senin (25/5/2026).
Sejumlah perusahaan yang disebut terdampak PHK di Banten antara lain PT Shinhwa, PT Lung Cheong Brothers Industrial, dan PT Parkland World Indonesia.
Kawasan industri Karawang menjadi salah satu titik paling terdampak. Said Iqbal menyebut total pekerja yang terkena dampak PHK, penutupan perusahaan, efisiensi, hingga konflik hubungan industrial mencapai 1.323 orang.
Menurutnya, terdapat perusahaan di Karawang yang menghentikan operasional dengan korban PHK sekitar 250 pekerja. Selain itu, PHK akibat efisiensi mencapai 294 pekerja, sementara persoalan hubungan industrial berdampak terhadap sekitar 204 pekerja lainnya.
“Total informasi yang saya dapat di Karawang mencapai 1.323 orang. Ada juga yang mengundurkan diri,” tegasnya.
Angka tersebut memperlihatkan tekanan berat yang kini menghantam sektor industri manufaktur dan otomotif di Pulau Jawa.
Said Iqbal menilai melemahnya daya beli masyarakat menjadi pemicu utama meningkatnya PHK. Kondisi itu diperparah kenaikan harga barang akibat pelemahan rupiah dan tingginya ketergantungan industri terhadap bahan baku impor.
Ia mencontohkan kasus di Sidoarjo, Jawa Timur, di mana CV Toyota Asri Motor yang bergerak di sektor showroom mobil dan bengkel melakukan PHK terhadap sekitar 200 pekerja.
“Karena tidak kuat bertahan akibat permintaan mobil rendah dan juga daya beli menurun. Harga mobil juga naik karena rupiah melemah, sementara banyak komponen mobil dan motor masih impor,” ujarnya.
Situasi tersebut dinilai menjadi alarm serius bagi pemerintah karena PHK kini tidak hanya terjadi di sektor padat karya, tetapi mulai merambah sektor otomotif dan perdagangan.
Menghadapi lonjakan PHK, KSPI menyatakan akan meningkatkan komunikasi dengan pemerintah melalui Satgas Mitigasi PHK untuk mendesak langkah perlindungan pekerja.
“Sikap KSPI tentu akan berkomunikasi secara intens dengan pemerintah melalui Satgas Mitigasi PHK. Kami akan menginformasikan sekaligus meminta satgas mengambil langkah apa,” kata Said Iqbal.
Selain itu, KSPI juga akan membawa persoalan tersebut ke DPR RI agar kondisi ketenagakerjaan yang semakin memburuk mendapat perhatian serius.
“Kami juga akan bertemu dengan DPR RI, setidak-tidaknya kami menginformasikan sebagai wakil rakyat bahwa ada persoalan yang cukup serius,” pungkasnya.**
