.webp&w=3840&q=75)
Jakarta, MI - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah meminta Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kembali terjadinya pemadaman listrik besar (blackout) di Sumatera.
Menurut Trubus, blackout yang terus berulang menunjukkan masih lemahnya tata kelola dan sistem pengawasan di tubuh PLN.
Padahal, sebagai perusahaan yang memegang monopoli sektor kelistrikan nasional, PLN mendapat kepercayaan besar dari masyarakat untuk menjaga keandalan pasokan listrik.
“Kepercayaan publik harus dibarengi tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Kalau blackout terus terjadi berulang, tentu harus ada pertanggungjawaban dari pimpinan perusahaan,” ujar Trubus kepada Monitorindonesia.com, Senin (25/5/2026).
Ia menilai gangguan jaringan maupun kebutuhan pemeliharaan sistem kelistrikan seharusnya dapat diprediksi dan dicegah sejak awal. Terlebih, pengelolaan BUMN kini berada di bawah Danantara yang diharapkan mampu memperkuat pengawasan dan manajemen perusahaan negara.
Menurut Trubus, dengan sistem pengawasan yang baik, kejadian blackout berskala besar semestinya bisa diminimalkan bahkan dihindari.
Ia juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa BUMN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
OLleh karena itu, pembenahan tata kelola PLN dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
“Direksi dan jajaran pimpinan PLN harus memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat. Dirut PLN sebaiknya mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat yang terdampak blackout di Sumatera,” katanya.
Selain mendesak evaluasi total terhadap sistem dan manajemen PLN, Trubus menilai masyarakat juga memiliki hak untuk menempuh langkah hukum maupun gugatan class action apabila merasa dirugikan akibat gangguan layanan listrik yang terus berulang.
