Jakarta, MI - Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah menilai pemadaman listrik besar (blackout) yang kembali terjadi di Sumatera menjadi sinyal serius lemahnya tata kelola di PT PLN (Persero).
Menurut Trubus, masyarakat selama ini tetap memberikan kepercayaan kepada PLN meskipun perusahaan tersebut memegang monopoli sektor kelistrikan nasional. Namun, kepercayaan publik seharusnya dibarengi dengan sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
“Blackout Sumatera yang terus berulang menunjukkan masih adanya kelemahan dalam antisipasi gangguan jaringan dan pengelolaan sistem kelistrikan,” ujar Trubus kepada Monitorindonesia.com, Senin (25/5/2026).
Ia menilai potensi gangguan jaringan maupun kebutuhan pemeliharaan (maintenance) seharusnya sudah dapat diprediksi dan dicegah lebih awal, terutama setelah pengelolaan BUMN berada di bawah Danantara.
Menurutnya, dengan sistem pengawasan dan manajemen yang baik, pemadaman listrik berskala besar seharusnya bisa diminimalkan bahkan dihindari.
Trubus juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menegaskan BUMN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Untuk itu, pembenahan tata kelola PLN dinilai menjadi kebutuhan mendesak," tegas dia.
Dia menekankan pentingnya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab perusahaan kepada publik agar kejadian serupa tidak terus terulang.
Selain itu, Trubus menilai direksi dan jajaran pimpinan PLN perlu memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait penyebab blackout Sumatera yang berulang kali terjadi.
"Karena pemadaman besar sudah terjadi berkali-kali, harus ada pertanggungjawaban yang jelas kepada publik," jelas Trubus.
Dia menambahkan, selain evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan manajemen PLN, masyarakat juga memiliki hak untuk menempuh langkah hukum maupun gugatan class action apabila merasa dirugikan akibat gangguan layanan listrik yang terus berulang, seperti blackout Sumatera yang belakangan ini terjadi.
