Jakarta, MI — Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar menyoroti keras maraknya kunjungan luar negeri pejabat negara hingga elite Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) di tengah tekanan ekonomi nasional dan terus melemahnya nilai tukar rupiah.
Kepada Monitorindonesia.com, Kamis (28/5/2026), Timboel menilai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara, termasuk Prancis, belum menunjukkan dampak signifikan terhadap pembukaan lapangan kerja di Indonesia.
“Rakyat menunggu hasil nyata dari setiap lawatan luar negeri Presiden, terutama investasi yang benar-benar membuka lapangan pekerjaan. Faktanya, pengangguran terbuka masih 7,4 juta orang, setengah penganggur mencapai 11,6 juta orang, sementara PHK terus bertambah,” tegas Timboel.
Ia memaparkan, gelombang PHK masih menghantui sektor industri dan perdagangan modern. Pada 2024 tercatat sekitar 70 ribu pekerja terkena PHK, meningkat menjadi sekitar 80 ribu pada 2025. Sementara hingga April 2026, sudah lebih dari 15 ribu pekerja kehilangan pekerjaan.
“Kalau kunjungan luar negeri tidak berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja, publik wajar curiga. Jangan sampai terkesan hanya jalan-jalan memakai uang negara,” sindirnya.
Timboel juga menyinggung tekanan terhadap rupiah yang telah menembus Rp17.845 per dolar AS. Menurutnya, tingginya aktivitas perjalanan luar negeri pejabat dan elite organisasi turut meningkatkan kebutuhan valuta asing di pasar domestik.
“Setiap perjalanan luar negeri pasti membutuhkan dolar. Ketika permintaan dolar tinggi sementara pasokan terbatas, rupiah makin tertekan. Ini realitas ekonomi yang tidak bisa dianggap sepele,” ujarnya.
Sorotan lebih tajam diarahkan Timboel kepada rencana keberangkatan sekitar 80 elite SP/SB ke Jenewa, Swiss, untuk menghadiri Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) ke-114 pada 1–12 Juni 2026.
Ia mempertanyakan urgensi keberangkatan rombongan besar tersebut di tengah kondisi APBN dan ekonomi nasional yang sedang tertekan.
“Apa urgensinya 80-an elite SP/SB berbondong-bondong ke Jenewa? Apakah ada agenda strategis yang benar-benar memperjuangkan nasib buruh Indonesia? Saya kira tidak ada,” katanya.
Menurut Timboel, jika hanya untuk pidato atau lobi internasional, cukup dilakukan oleh perwakilan terbatas. Ia menilai substansi perjuangan buruh tetap bisa dirumuskan di dalam negeri tanpa harus mengirim rombongan besar ke luar negeri.
“Kalau hanya satu orang yang pidato, lalu puluhan lainnya ikut, publik berhak curiga ini lebih banyak motif jalan-jalan daripada perjuangan buruh,” cetusnya.
Ia bahkan menilai keberangkatan massal elite buruh ke Jenewa berpotensi ikut memperparah tekanan terhadap rupiah karena penggunaan devisa di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
“Pada akhirnya, rombongan besar elite SP/SB itu hanya bisa dimaknai sebagai bentuk aji mumpung di tengah kondisi ekonomi bangsa yang sedang sulit,” ujar Timboel.
Tak hanya itu, ia juga mendesak adanya transparansi terkait sumber pendanaan perjalanan tersebut. Menurutnya, publik berhak mengetahui apakah perjalanan itu menggunakan APBN, dana organisasi, bantuan donor asing, atau sumber lain.
“Kalau menggunakan anggaran kementerian atau fasilitas negara, ini harus dibuka terang-benderang. Jangan sampai APBN yang sedang tertekan justru dipakai untuk membiayai rombongan yang tidak jelas manfaat konkretnya,” tandasnya.
Timboel berharap pemerintah, elite SP/SB, hingga seluruh pemangku kepentingan lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi nasional dan tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan perjalanan luar negeri yang minim dampak bagi rakyat.
“Semua pihak harus memahami kondisi bangsa saat ini. Jangan aji mumpung ketika rakyat justru sedang menghadapi ancaman PHK, pengangguran, dan tekanan ekonomi,” pungkasnya.
