Jakarta, MI - Pemerintah menegaskan badan ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) nantinya akan berlaku untuk seluruh sektor perdagangan tanpa pengecualian bagi negara mana pun, termasuk Amerika Serikat (AS).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan DSI akan berfungsi untuk memantau aktivitas ekspor dan impor sekaligus mendeteksi potensi praktik manipulasi nilai perdagangan atau under invoicing.
“Tidak ada pengecualian. Kalau DSI itu berlaku untuk semua sektor,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (28/7/2026).
Ia menjelaskan keberadaan DSI diharapkan dapat membantu pemerintah mengawasi perbedaan data perdagangan antarnegara yang selama ini sering menimbulkan selisih pencatatan ekspor dan impor.
Menurut Airlangga, pemerintah akan mempelajari pola perdagangan tersebut dalam beberapa bulan ke depan.
“Dengan DSI kita bisa memonitor. Mungkin dalam tiga sampai enam bulan kita akan menemukan polanya,” ungkap dia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kehadiran DSI tidak akan menghilangkan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Menurutnya, bea cukai tetap akan menjalankan tugas pengawasan dan pemeriksaan kegiatan ekspor-impor seperti biasa.
“DSI nanti melakukan trading dan pemantauan, tetapi pemeriksaan ekspor-impor tetap dilakukan oleh bea cukai,” jelas Purbaya.
Ia juga mengatakan hingga saat ini belum ada arahan khusus dari Presiden terkait perubahan kewenangan bea cukai dalam implementasi DSI.
Menurut Purbaya, pemerintah justru ingin memperkuat peran bea cukai agar pengawasan perdagangan internasional menjadi lebih optimal.
“Presiden justru meminta bea cukai diperkuat dan diperbaiki kinerjanya,” tutup Purbaya.
