Jakarta, MI - Pemerintah memperkirakan komoditas unggulan seperti batubara, crude palm oil (CPO), nikel, tembaga, serta minyak dan gas bumi masih akan menjadi sumber penting penerimaan negara pada 2027.
Proyeksi tersebut tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.
Dalam dokumen itu, pemerintah optimistis penerimaan perpajakan tetap mampu tumbuh meskipun ekonomi global masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perlambatan ekonomi, gejolak harga komoditas, hingga ketidakpastian geopolitik.
Pemerintah menilai sejumlah indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs rupiah, suku bunga, lifting migas, dan harga komoditas global memiliki pengaruh besar terhadap pendapatan negara.
“Komoditas yang berpengaruh terhadap penerimaan negara antara lain minyak bumi, batu bara, CPO, nikel, dan tembaga,” tulis pemerintah dalam dokumen tersebut.
Meski begitu, perubahan harga komoditas disebut tidak selalu langsung berdampak terhadap penerimaan pajak dalam tahun berjalan. Efeknya biasanya muncul secara bertahap mengikuti proses administrasi dan pelaporan perpajakan.
Untuk menjaga stabilitas penerimaan negara, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi penguatan fiskal dan reformasi perpajakan yang lebih adaptif.
Ke depan, kebijakan pajak tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga menjadi instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah juga berencana melanjutkan reformasi sistem perpajakan dan harmonisasi kebijakan guna mendukung industri bernilai tambah tinggi serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pemanfaatan teknologi big data dan artificial intelligence (AI).
Selain itu, pemerintah menilai iklim investasi tetap perlu dijaga agar penerimaan negara dapat tumbuh secara berkelanjutan. Karena itu, insentif perpajakan akan difokuskan secara lebih selektif untuk mendukung investasi di sektor hilirisasi dan industri yang dinilai memiliki daya tahan kuat terhadap tekanan ekonomi global.
Adapun realisasi penerimaan perpajakan hingga 31 April 2026 tercatat mencapai Rp746,9 triliun atau meningkat 13,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
