Jakarta, MI - Pakar Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy menilai nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per USD akan menjadi sinyal serius bagi perekonomian nasional.
Menurutnya, posisi tersebut menunjukkan Indonesia telah memasuki "lampu merah" akibat tekanan struktural yang belum terselesaikan.
Ichsanuddin menjelaskan pelemahan rupiah akan memperberat beban impor, terutama untuk kebutuhan energi yang masih sangat bergantung pada pasokan dari luar negeri.
Ia menggambarkan, dengan asumsi impor minyak mencapai 1 juta barel per hari dan harga minyak dunia berada di kisaran USD90 per barel, Indonesia harus menyiapkan sekitar USD90 juta setiap hari hanya untuk membayar impor minyak.
"Bayangkan jika impor minyak mencapai 1 juta barel per hari dengan harga USD90 per barel. Artinya, setiap hari kita harus mengeluarkan sekitar USD90 juta hanya untuk kebutuhan tersebut, belum termasuk impor barang lainnya," ujar Ichsanuddin kepada Monitorindonesia.com, Sabtu (30/5/2026).
Dia mengatakan, tingginya kebutuhan devisa untuk impor energi menjadi salah satu faktor yang menekan cadangan devisa Indonesia sepanjang awal tahun ini.
Ia menyoroti periode Januari hingga April 2026 ketika kebutuhan impor energi dinilai memberi tekanan besar terhadap posisi devisa negara.
"Dalam perhitungannya, kebutuhan impor energi bisa mencapai sekitar 80 juta barel per hari atau setara lebih dari USD2,4 miliar per bulan dengan asumsi harga minyak saat ini," jelas dia.
Selain untuk membiayai impor, cadangan devisa juga harus menghadapi berbagai kebutuhan lain, mulai dari tekanan di pasar keuangan hingga pembayaran dividen kepada investor asing.
Ichsanuddin menilai kondisi tersebut membuat ruang intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar menjadi semakin terbatas.
Di sisi lain, ia mengkritik berbagai kebijakan yang dinilai hanya berfokus pada solusi jangka pendek. Menurutnya, langkah-langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.
Ia juga menyinggung pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang sebelumnya diumumkan pemerintah. Menurutnya, kebijakan tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan fundamental yang menjadi sumber tekanan terhadap perekonomian dan nilai tukar rupiah.
"Masalah utamanya bukan hanya pada gejala yang muncul sekarang, tetapi pada persoalan struktural dan fundamental yang belum diselesaikan," katanya.
Maka dari itu itu, dia menilai pemerintah perlu melakukan pembenahan yang lebih mendasar terhadap sistem ekonomi agar ketahanan rupiah tidak terus bergantung pada kondisi eksternal dan gejolak pasar global.
