Jakarta, MI - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) akan memperketat pengawasan dan memperkuat penegakan hukum terhadap praktik mafia pangan yang dinilai merugikan masyarakat, mengganggu distribusi, dan memicu gejolak harga bahan pangan, termasuk minyak goreng.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap berbagai praktik curang dalam tata niaga pangan, seperti penimbunan barang, permainan distribusi, hingga manipulasi harga yang berpotensi mengganggu pasokan dan stabilitas pasar.
Inspektur Jenderal Kementan, Irham Waroihan, mengatakan praktik mafia pangan sering muncul saat pemerintah menerbitkan kebijakan strategis yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan ketahanan pangan nasional.
“Setiap ada kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan negara, selalu ada pihak yang berusaha mencari celah untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini juga terjadi dalam tata niaga minyak goreng,” ujar Irham dalam keterangan resminya, Sabtu (30/5/2026).
Menurutnya, pemerintah terus membenahi tata kelola industri sawit dan minyak goreng agar pasokan dalam negeri tetap aman dan distribusi berjalan lancar. Salah satu instrumen yang digunakan adalah kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
Meski demikian, Irham menilai pengawasan tetap harus diperkuat agar kebijakan tersebut tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.
Irham menegaskan pengawasan akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses produksi hingga distribusi ke konsumen. Tujuannya untuk memastikan ketersediaan pasokan terjaga dan harga pangan tetap stabil.
“Pengawasan harus dilakukan dari hulu sampai hilir karena menyangkut kebutuhan masyarakat luas,” kata Irham.
Selain itu, Kementan juga meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, guna menjaga stabilitas pangan nasional.
Kerja sama tersebut mencakup pengawasan distribusi, pengendalian cadangan pangan, hingga upaya menjaga harga tetap terkendali di pasar.
Pelanggar Terancam Sanksi Tegas
Irham menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan hukum apabila menemukan praktik penimbunan, manipulasi harga, atau bentuk pelanggaran lainnya yang merugikan masyarakat.
Menurutnya, penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa kembali terjadi.
“Setiap pelanggaran akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Penegakan hukum harus mampu memberikan efek jera,” tegasnya.
Di tengah dinamika harga pangan yang terjadi, Kementan juga meminta masyarakat tidak khawatir. Pemerintah, kata Irham, akan terus memperkuat pengawasan dan memperbaiki regulasi untuk menjaga pasokan serta stabilitas harga pangan.
“Kami ingin masyarakat tetap tenang. Pemerintah akan terus hadir melalui pengawasan yang lebih ketat dan berbagai langkah nyata untuk melawan mafia pangan,” tutup dia.
