Jakarta, MI - Kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai berpotensi menjadi langkah penting dalam membenahi tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. Tak lupa, DSI diharapkan mampu mengurangi kebocoran devisa, meningkatkan kepatuhan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai persoalan utama ekspor Indonesia bukan terletak pada ketersediaan sumber daya alam, melainkan pada belum optimalnya manfaat ekonomi yang kembali ke dalam negeri dari aktivitas ekspor tersebut.
Menurutnya, DSI harus berperan sebagai instrumen yang memastikan nilai ekonomi dari ekspor komoditas strategis dapat dinikmati secara maksimal oleh Indonesia.
"Ekspor terus berjalan dan komoditas tetap dikirim ke luar negeri. Namun jika pengelolaannya tidak baik, nilai ekonomi yang seharusnya masuk ke negara bisa hilang di sepanjang rantai perdagangan," ujar Achmad dalam keterangan resminya, seperti diberitakan Senin (1/6/2026).
Ia menegaskan keberhasilan DSI harus diukur melalui indikator yang jelas, seperti peningkatan nilai devisa yang masuk ke dalam negeri, volume ekspor yang tercatat secara akurat, kenaikan penerimaan pajak, royalti, hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Achmad juga menilai DSI akan memegang peran penting dalam mengawal implementasi kebijakan DHE SDA yang telah diperkuat pemerintah melalui regulasi terbaru. Menurutnya, lembaga tersebut harus mampu memastikan seluruh devisa hasil ekspor masuk dan tercatat dalam sistem keuangan domestik tanpa menghambat aktivitas bisnis eksportir.
"Devisa ekspor harus masuk dan dapat diawasi, tetapi tetap bisa digunakan eksportir untuk memenuhi kewajiban usaha yang sah seperti pembayaran pajak, utang, dividen, maupun kebutuhan impor bahan baku," katanya.
Salah satu tantangan yang dinilai perlu menjadi perhatian DSI adalah praktik under invoicing, yakni pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari harga sebenarnya. Untuk mengatasi hal tersebut, DSI didorong menerapkan sistem pengawasan berbasis risiko agar transaksi yang mencurigakan dapat terdeteksi lebih cepat.
Pengawasan, lanjut Achmad, perlu difokuskan pada transaksi yang menunjukkan perbedaan harga signifikan dibanding harga pasar, dilakukan berulang kali, atau melibatkan perusahaan afiliasi di negara dengan tarif pajak rendah.
Meski demikian, ia mengingatkan pengawasan tidak boleh menambah beban birokrasi bagi pelaku usaha. DSI perlu memberikan kepastian hukum, menjaga transparansi, dan memastikan proses ekspor tetap berjalan efisien.
Selain itu, integrasi data antarinstansi dinilai menjadi faktor kunci agar pengawasan berjalan efektif tanpa memperlambat aktivitas perdagangan.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Achmad menilai kemampuan DSI mengonsolidasikan aliran devisa ekspor ke dalam sistem keuangan nasional dapat menjadi bantalan penting bagi perekonomian Indonesia.
"Devisa ekspor ibarat cadangan energi bagi ekonomi. Saat gejolak global terjadi, devisa yang kuat dapat membantu menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional," ungkap Achmad.
Menurut Achmad, jika dikelola secara transparan, didukung integrasi data yang baik, audit secara real-time, serta pembagian kewenangan yang jelas, DSI berpotensi menjadi salah satu reformasi struktural paling penting dalam pengelolaan ekspor sumber daya alam Indonesia.
