Jakarta, MI - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menilai pelemahan rupiah yang hampir menyentuh level Rp18.000 per USD lebih banyak disebabkan oleh sentimen pasar dan berbagai rumor yang beredar dalam beberapa hari terakhir.
Menurut Purbaya, pergerakan rupiah yang melemah cukup cepat dalam waktu singkat menunjukkan adanya faktor psikologis pasar, bukan karena memburuknya kondisi ekonomi Indonesia.
"Kalau dilihat, pelemahannya terjadi cukup cepat dalam satu hingga dua hari terakhir. Banyak isu dan rumor yang berkembang di pasar," ujar Purbaya di Gedung DPR RI, Jakarta, seperti diberitakan Kamis (4/6/2026).
Ia juga membantah anggapan bahwa tekanan terhadap rupiah dipicu oleh kondisi fiskal pemerintah yang memburuk. Justru, kata dia, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya.
"Banyak yang mengaitkan dengan kondisi fiskal. Padahal nanti bisa dilihat dalam laporan fiskal bulanan, posisi APBN pada Mei justru lebih baik dibandingkan April," jelas Purbaya.
Purbaya menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah menjaga fundamental ekonomi agar tetap kuat. Menurutnya, dalam jangka panjang nilai tukar akan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
"Yang terpenting adalah menjaga fondasi ekonomi tetap sehat dan kuat. Pada akhirnya, pergerakan rupiah akan mengikuti fundamental ekonomi Indonesia," katanya.
Terkait kemungkinan langkah koordinasi khusus, Purbaya menilai belum diperlukan rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Ia menegaskan stabilitas nilai tukar merupakan tanggung jawab utama Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
"Menjaga nilai tukar merupakan kewenangan Bank Indonesia. Untuk saat ini, biarkan BI menjalankan tugasnya terlebih dahulu. Koordinasi rutin tetap berjalan seperti biasa," ujarnya.
Namun demikian, pemerintah tetap membuka peluang untuk memperkuat koordinasi apabila kondisi pasar membutuhkan respons bersama.
"Kalau memang diperlukan koordinasi tambahan untuk mendukung stabilitas nilai tukar, tentu akan dilakukan. Namun saat ini masih berada dalam ranah Bank Indonesia. Jika BI meminta rapat khusus, kami siap merespons dengan cepat," pungkasnya.
