Jakarta, MI - Tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp18.000 per USD dinilai membutuhkan respons yang tegas dari Bank Indonesia (BI). Namun, langkah stabilisasi tersebut harus dilakukan secara terukur dengan fokus utama menjaga pergerakan rupiah tetap terkendali dan tidak memicu kepanikan di pasar keuangan.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan BI perlu memastikan pelemahan rupiah tidak berlangsung secara liar sehingga tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap inflasi maupun stabilitas sistem keuangan nasional.
Menurutnya, Bank Indonesia harus tetap aktif melakukan intervensi di berbagai instrumen pasar, mulai dari pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga pasar Non-Deliverable Forward (NDF) di luar negeri.
Selain itu, BI juga dapat memperkuat daya tarik instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) serta melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder apabila gejolak di pasar obligasi mulai memperburuk sentimen terhadap rupiah.
"Fokus utama saat ini bukan mempertahankan level kurs tertentu, melainkan memastikan pelemahan rupiah tetap terkendali, tidak memicu kepanikan, dan tidak menular ke sektor ekonomi yang lebih luas," ujar Josua dalam keterangan resminya, Kamis (4/6/2026).
Ia menilai langkah intervensi perlu dilakukan secara hati-hati dan tidak menguras cadangan devisa hanya untuk mempertahankan angka psikologis tertentu di pasar valuta asing.
Menurut Josua, selama pergerakan rupiah masih berlangsung secara teratur dan tidak mengganggu stabilitas ekonomi, tekanan nilai tukar masih dapat dikelola melalui kombinasi kebijakan moneter dan intervensi pasar yang terukur.
Terkait suku bunga, Josua melihat peluang kenaikan BI Rate masih terbuka apabila pelemahan rupiah semakin sulit dikendalikan dan mulai memengaruhi ekspektasi inflasi. Namun, kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan secara matang karena berpotensi menekan pertumbuhan kredit dan aktivitas ekonomi.
"Kenaikan suku bunga tambahan bisa menjadi pilihan jika kondisi memburuk, tetapi harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak membebani sektor riil," katanya.
Di sisi lain, Josua menegaskan stabilitas rupiah tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan Bank Indonesia. Pemerintah juga perlu mengambil langkah untuk memperkuat kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia.
Beberapa langkah yang dinilai penting antara lain menjaga disiplin fiskal, memastikan defisit anggaran tetap terkendali, memberikan kepastian terkait kebijakan devisa hasil ekspor (DHE SDA), serta meningkatkan transparansi berbagai kebijakan ekonomi strategis.
Menurutnya, pelaku pasar saat ini tidak hanya melihat kondisi fundamental ekonomi, tetapi juga menilai konsistensi kebijakan yang diambil pemerintah dan otoritas moneter.
Karena itu, komunikasi yang selaras antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi faktor penting dalam meredam kekhawatiran pasar. Investor membutuhkan kepastian bahwa kedua institusi memiliki strategi yang jelas untuk menghadapi berbagai risiko global maupun domestik.
"Pasar ingin melihat bahwa pemerintah dan BI memahami sumber tekanan yang terjadi serta memiliki langkah yang kredibel untuk menjaga stabilitas ekonomi," ujarnya.
Dalam menghadapi ketidakpastian global, termasuk konflik di Timur Tengah dan lonjakan harga energi dunia, Josua menilai kebijakan yang paling tepat adalah menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat pasokan devisa, serta memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga tanpa menciptakan risiko baru bagi pasar keuangan.
