Jakarta, MI - Industri penerbangan nasional tengah menghadapi tekanan berat seiring melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang masih berlanjut. Kondisi ini membuat maskapai domestik harus melakukan efisiensi, termasuk menutup sejumlah rute yang dianggap sudah tidak lagi memberikan keuntungan secara ekonomi.
Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carrier Association (INACA), Bayu Sutanto, menjelaskan bahwa pelemahan rupiah turut memperlebar kesenjangan margin antara penerbangan internasional dan domestik.
Menurutnya, rute internasional relatif lebih diuntungkan karena pendapatan diperoleh dalam mata uang asing, terutama dari penumpang mancanegara.
Sebaliknya, penerbangan domestik berada dalam posisi yang lebih tertekan. Pendapatan yang hanya berbasis rupiah harus menanggung biaya operasional yang sebagian besar dipengaruhi oleh fluktuasi dolar AS.
Bayu menjelaskan, ketergantungan industri penerbangan terhadap mata uang asing sulit dihindari karena sebagian besar komponen operasional menggunakan standar harga global.
Fluktuasi kurs berdampak langsung pada biaya pemeliharaan hingga pengadaan bahan bakar pesawat di dalam negeri.
"Eksposurnya kurang lebih 80 persen totalnya dalam bentuk dolar AS. Sebagian besar avtur itu 35 sampai 40 persen, maintenance, suku cadang itu ya 25 persen, sisanya ada insurance, ada training crew, dan lain-lain," kata Bayu kepada media, Jumat (5/6/2026).
Terkait pengaturan tarif, pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 telah mengatur batas biaya tambahan atau fuel surcharge untuk mengimbangi kenaikan harga avtur yang sempat menyentuh angka Rp26 ribu per liter.
Meski aturan memungkinkan maskapai mengenakan tambahan biaya hingga 50 persen, pada praktiknya tidak semua maskapai menerapkan batas maksimal tersebut. Hal ini disebabkan harga tiket yang bersifat dinamis mengikuti mekanisme pasar dan daya beli masyarakat, yang kerap disalahpahami publik sebagai komoditas dengan harga tetap layaknya kebutuhan pokok.
Di tengah tekanan biaya yang semakin berat, manajemen maskapai kini dituntut untuk lebih selektif dalam mengoperasikan armada. Fokus utama saat ini adalah memastikan setiap jam terbang mampu menutupi biaya operasional agar perusahaan tidak terus merugi.
"Industri maskapai sedang survival mode, jadi ya terpaksa sebetulnya yang dikorbankan mengurangi kerugian, survival hanya terbang di rute-rute yang secara ekonomis bisa BEP. Artinya ada pengurangan frekuensi, pengurangan rute, ya hanya fokus di rute-rute yang BEP-nya bagus," tutur Bayu.
Situasi ini juga tidak lepas dari dampak pemulihan industri penerbangan pascapandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya pulih hingga 2025. Selain gangguan rantai pasok global, jumlah pesawat yang siap beroperasi di Indonesia menurun drastis dari 560 unit sebelum pandemi menjadi hanya 180 hingga 380 unit yang masih aktif saat ini.
Melihat kondisi tersebut, pelaku industri berharap adanya langkah cepat dari pemerintah untuk menstabilkan kondisi moneter dan meninjau kembali kebijakan fiskal di sektor perhubungan. Revisi terhadap aturan tarif dianggap mendesak untuk dilakukan agar mencerminkan realitas beban biaya yang ditanggung maskapai saat ini.
"Keinginan kita terhadap kondisi moneter, baik suku bunga maupun itu, tapi dari sisi fiskal ya kita minta revisi TBA-nya (Tarif Batas Atas) segera diberlakukan mengikuti variabel utama operasi penerbangan, yaitu harga avtur dan kurs dolar AS," pungkasnya.
