Jakarta, MI - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat defisit sebesar Rp180,4 triliun atau sekitar 0,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) per akhir Mei 2026. Angka itu sedikit lebih tinggi dibandingkan Rp164,4 triliun atau 0,64% PDB pada April 2026.
Meski mengalami peningkatan, pemerintah menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam batas yang aman. Defisit tersebut masih jauh di bawah target maksimal APBN 2026 yang ditetapkan sebesar 2,53% terhadap PDB.
Berdasarkan laporan APBN Kita Kementerian Keuangan, pendapatan negara hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp1.185 triliun atau 37,6% dari target tahun ini. Realisasi tersebut tumbuh 19,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Di sisi lain, belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun atau 35,5% dari pagu APBN. Nilai tersebut meningkat 34,4% secara tahunan, sehingga mendorong terjadinya defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menilai posisi APBN saat ini masih sangat terkendali dan tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas fiskal.
"Yang paling penting, defisit kita saat ini berada di level 0,7% terhadap PDB. Jika menggunakan metode perhitungan yang banyak dibahas di luar, angkanya sekitar 1,8%. Dari situ terlihat APBN kita masih sangat aman," ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Menurutnya, ketahanan fiskal saat ini ditopang oleh kinerja penerimaan negara yang terus membaik, terutama dari sektor perpajakan dan kepabeanan.
"Yang jelas kondisi ini masih bisa dikendalikan. Penyebab utamanya karena penerimaan pajak dan bea cukai menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan," katanya.
Penerimaan pajak hingga Mei 2026
Data Kementerian Keuangan menunjukkan penerimaan perpajakan hingga Mei 2026 mencapai Rp958,2 triliun atau tumbuh 18,9% secara tahunan. Rinciannya, penerimaan pajak sebesar Rp834,4 triliun atau naik 22,1%, sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp123,8 triliun atau meningkat 0,7%.
Selain itu, APBN juga kembali mencatat surplus keseimbangan primer sebesar Rp58,6 triliun. Capaian ini meningkat dibandingkan April 2026 yang berada di kisaran Rp28 triliun.
"Yang juga penting adalah keseimbangan primer kita kembali surplus Rp58,6 triliun. Ini menunjukkan kondisi anggaran saat ini lebih berkelanjutan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya," jelas Purbaya.
Keseimbangan primer merupakan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Surplus pada indikator ini biasanya mencerminkan kemampuan fiskal yang lebih kuat dalam membiayai kebutuhan belanja pemerintah.
Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja pemerintah pusat hingga Mei 2026 mencapai Rp1.059,3 triliun atau melonjak 52,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja kementerian/lembaga tercatat sebesar Rp517,7 triliun, sementara belanja non-kementerian/lembaga mencapai Rp541,6 triliun.
Sedangkan transfer ke daerah telah terealisasi sebesar Rp306,1 triliun atau tumbuh 4,9% secara tahunan.
Purbaya menegaskan bahwa berbagai indikator fiskal hingga Mei 2026 menunjukkan kondisi APBN tetap solid meskipun ekonomi global dan pasar keuangan masih menghadapi berbagai tantangan.
"Secara keseluruhan angkanya cukup baik. Penerimaan pajak meningkat, defisit tetap terjaga, dan keseimbangan primer kembali surplus. Ini menunjukkan kondisi fiskal kita masih sangat kuat," pungkasnya.
