Jakarta, MI– Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan seluruh transaksi ekspor yang dilakukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan terhubung langsung dengan sistem National Single Window di Kementerian Keuangan.
Kebijakan tersebut diyakini mampu memperkuat pengawasan sekaligus menutup celah kebocoran penerimaan negara.
Menurut Luhut, integrasi sistem tersebut memungkinkan pemerintah memantau seluruh aktivitas ekspor secara menyeluruh dan real time sehingga potensi penyimpangan dapat ditekan.
"Jadi nanti semua itu terkait ke National Single Window di Kementerian Keuangan. Sehingga penerimaan negara pasti akan meningkat signifikan. Hampir tidak mungkin orang lari dari situ karena akan kita monitor," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Ia menjelaskan sistem yang tengah dikembangkan tidak hanya memantau transaksi ekspor, tetapi juga mampu menelusuri legalitas sumber komoditas yang diperdagangkan. Dengan demikian, pengawasan dilakukan dari hulu hingga hilir.
Luhut menegaskan teknologi tersebut merupakan karya anak bangsa dan dibangun dengan biaya yang relatif efisien.
"Semua ini dibangun oleh anak-anak muda Indonesia, dan kita tidak memakai uang yang berlebihan. Kita pakai program yang sudah ada dan dikembangkan," ujarnya.
Selain sektor ekspor, pemerintah juga menyiapkan penerapan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memantau seluruh badan usaha milik negara (BUMN). Menurut Luhut, langkah tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Nanti semua BUMN, baik Pertamina maupun yang lainnya, akan berbasis AI," ungkapnya.
Ia meyakini pemanfaatan AI akan meningkatkan efisiensi tata kelola perusahaan negara sekaligus menghasilkan penghematan anggaran yang signifikan.
"Ini saya kira akan membuat penghematan puluhan miliar atau mungkin ratusan miliar rupiah ke depan," tegas Luhut.
Lebih lanjut, pemerintah juga tengah menyiapkan penerapan Digital Single ID yang akan digunakan dalam penyaluran bantuan sosial dan subsidi agar lebih tepat sasaran. Sistem identitas digital terpadu itu ditargetkan mulai diterapkan secara bertahap pada akhir 2026 hingga 2027.
"Kita akan punya Digital Single ID yang akan mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer menjadi lebih tepat sasaran," kata Luhut.
Pemerintah berharap integrasi sistem ekspor, pengawasan BUMN berbasis AI, serta penerapan identitas digital nasional dapat memperkuat transparansi, meningkatkan penerimaan negara, dan menekan potensi kebocoran anggaran di berbagai sektor.**
