Jakarta, MI– Pemerintah tengah menyiapkan perubahan besar dalam sistem bantuan sosial (bansos) dengan mengalihkan sebagian besar skema penyaluran menjadi transfer tunai langsung kepada masyarakat. Nilai bantuan yang akan diterima penerima manfaat rata-rata mencapai Rp5,4 juta per orang.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan kebijakan tersebut akan didukung oleh sistem Digital Single ID yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah sebagai bagian dari transformasi digital berbasis kecerdasan buatan (AI).
"Rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang," kata Luhut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menurut Luhut, Digital Single ID akan menjadi fondasi utama dalam memastikan bantuan sosial dan bantuan tunai tersalurkan lebih tepat sasaran. Sistem tersebut memungkinkan pemerintah mengidentifikasi penerima manfaat secara lebih akurat berdasarkan data yang terintegrasi.
Pemerintah menargetkan sistem Digital Single ID mulai tersedia pada akhir 2026. Dengan dukungan teknologi AI, data masyarakat dapat dianalisis secara lebih rinci sehingga penyaluran bantuan dapat diberikan kepada kelompok yang benar-benar berhak menerima.
"Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai," ujarnya.
Selain memperbaiki penyaluran bansos, pemerintah juga tengah mengkaji perubahan skema subsidi. Jika selama ini subsidi banyak diberikan dalam bentuk barang atau komoditas, ke depan bantuan akan lebih diarahkan langsung kepada masyarakat penerima manfaat.
Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara sekaligus menekan potensi kebocoran dalam distribusi subsidi.
Tak hanya untuk bantuan sosial, data yang terintegrasi dalam Digital Single ID juga akan dimanfaatkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Luhut menjelaskan pemerintah nantinya dapat memantau profil penerima bantuan maupun pelaku UMKM secara lebih jelas sehingga kebijakan yang diberikan lebih tepat dan terukur.
"Nanti kita akan bisa mendorong untuk membuat UMKM dengan tentu memberikan KUR yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya," katanya.
Pemerintah juga menyiapkan sistem pengawasan berbasis AI untuk mempercepat pengambilan keputusan dan pengelolaan data. Luhut mengungkapkan teknologi tersebut mampu membaca dokumen hingga 1.600 halaman hanya dalam waktu sekitar 30 detik dan langsung memberikan analisis awal.
Saat ini proyek Digital Single ID masih dalam tahap uji coba di 42 kabupaten dan kota. Salah satu teknologi yang diuji adalah sistem pengenalan wajah (face recognition) untuk memverifikasi kelayakan seseorang menerima bantuan sosial.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau langsung perkembangan proyek tersebut pada Juli mendatang sebelum implementasi dilakukan secara lebih luas.
Dengan sistem baru ini, pemerintah berharap penyaluran bansos menjadi lebih akurat, transparan, dan efektif sehingga anggaran negara dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.**
