Jakarta, MI - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, mengusulkan tambahan anggaran untuk dua lembaga yang dipimpinnya. Total usulan tambahan yang diajukan mencapai Rp22,43 triliun untuk Kementerian Pertanian (Kementan) dan Rp17,73 triliun untuk Bapanas.
Amran menjelaskan, berdasarkan surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tertanggal 7 Mei 2026, pagu indikatif Kementan tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp23,23 triliun. Namun menurutnya, angka tersebut belum mencukupi untuk mendukung target produksi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
"Jumlah usulan tambahan diajukan Rp 22,43 triliun," kata Amran dalam rapat kerja dengan komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).
RPJMN 2025-2029 sendiri menargetkan peningkatan produksi pertanian di berbagai sektor, mulai dari komoditas hilirisasi perkebunan pengembangan ternak, benih sumber komoditas pertanian strategis dukungan program penyuluhan, pendidikan pertanian, dukungan operasional kegiatan mobilisasi, hingga kesatuan kerja lingkup kementerian.
Untuk mendukung target tersebut, tambahan anggaran akan dibagi ke sejumlah unit kerja strategis. Di antaranya Direktorat Jenderal (Ditjen) Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP) sebesar Rp 3,5 triliun, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Rp 5,04 triliun, serta Ditjen Perkebunan sebesar Rp 3,27 triliun, Ditjen Tanaman Pangan Rp 1,56 triliun, Ditjen Hortikultura Rp3,2 triliun, Ditjen Perkebunan Rp3,27 triliun, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp 1,6 triliun, BPPSDMP Rp 2,68 triliun, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Rp 1,7 triliun, Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Rp 284 miliar.
"Untuk itu mohon kiranya Ibu Ketua dan pimpinan serta anggota Komisi IV dapat menyetujui usulan penyesuaian pagu indikatif Kementerian Pertanian tahun 2027, yang awalnya Rp23 triliun menjadi Rp 45 triliun, untuk selanjutnya dapat diusulkan, dibahas pada rapat dengan Badan Anggaran DPR RI," jelas Amran.
Anggaran Bapanas 2027 Tak Cukup
Bapanas memperoleh pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp110 miliar. Namun, anggaran tersebut dianggap belum cukup untuk menjalankan tugas negara dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.
"Kami sampaikan rencana RKA tahun 2027 berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027, Badan Pangan Nasional memperoleh pagu indikatif Rp110 miliar," ujar Amran.
Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas sebesar Rp 7,65 miliar dan program dukungan manajemen Rp 102,69 miliar, termasuk gaji dan tunjangan pegawai Rp 72,32 miliar, Rp 18 miliar untuk operasional perkantoran dan Rp12,35 miliar untuk dukungan manajemen, teknis lainnya tingkat pusat dan daerah.
"Pagu indikatif tersebut belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaan program prioritas nasional yang menjadi mandat Badan Pangan Nasional. Usulan tambahan anggaran sebesar Rp4,13 triliun yang disepakati pada RDP tanggal 21 Mei 2026," tutur Amran.
Selain untuk mendukung pencapaian target RKP 2027, Amran juga mengusulkan tambahan anggaran Rp13,6 triliun untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah. Dana ini rencananya dipakai untuk bantuan pangan beras serta bantuan pengentasan stunting berupa daging ayam dan telur ayam.
Ia menjelaskan, bantuan pangan beras akan disalurkan kepada sekitar 18,37 juta penerima manfaat yang berasal dari kelompok masyarakat desil 1 hingga 3. Sementara itu, bantuan penanganan stunting akan menyasar sekitar 1,45 juta keluarga berisiko stunting. Seluruh data penerima mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Kementerian Sosial.
Dengan tambahan tersebut, total usulan anggaran Bapanas untuk tahun 2027 mencapai Rp17,7 triliun.
"Dengan demikian, total kebutuhan anggaran Badan Pangan Nasional tahun 2027 menjadi sebesar Rp17,84 triliun yang akan digunakan untuk mencapai target pembangunan pangan nasional dan pelaksanaan berbagai program pemerintah," tandasnya.
