Jakarta, MI– Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green memicu respons beragam dari pemerintah dan DPR. Pemerintah menilai penyesuaian harga merupakan konsekuensi logis dari lonjakan harga minyak dunia, sementara PDI Perjuangan mengaku kecewa karena kebijakan tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada parlemen.
PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga Pertamax (RON 92) menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan Pertamax merupakan BBM non-subsidi yang penetapan harganya wajib mengikuti mekanisme pasar. Menurutnya, harga Pertamax tidak bisa terus ditahan ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan signifikan.
“Kalau tidak disesuaikan, masa ditanggung terus-terusan. Pertamax itu untuk kalangan menengah ke atas,” ujar Dony.
Ia menjelaskan harga Pertamax saat ini bahkan masih berada di bawah harga keekonomian. Karena itu, pemerintah menilai penyesuaian harga sudah menjadi langkah yang tidak bisa dihindari.
Dony juga menilai tidak adil apabila masyarakat mampu tetap menikmati manfaat penahanan harga BBM non-subsidi, sementara beban tersebut pada akhirnya harus ditanggung negara atau masyarakat luas.
“Untuk BBM non-subsidi memang harus mengikuti harga pasar. Tidak boleh orang yang mampu justru terus mendapatkan subsidi terselubung,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak besar terhadap inflasi nasional. Pemerintah meyakini efek kebijakan tersebut masih dapat dikendalikan karena menyasar BBM non-subsidi yang penggunaannya relatif terbatas dibandingkan BBM subsidi.
Namun di sisi lain, sejumlah anggota DPR, terutama dari Fraksi PDI Perjuangan, menyampaikan kekecewaan atas keputusan kenaikan harga yang dinilai mendadak. Mereka mengaku tidak menerima informasi lebih awal mengenai kebijakan tersebut meski dampaknya berpotensi dirasakan masyarakat luas.
Kenaikan harga Pertamax juga memicu reaksi di berbagai daerah. Antrean kendaraan di sejumlah SPBU dilaporkan mengular akibat sebagian pengguna beralih ke Pertalite. Di Jakarta, mahasiswa bahkan menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM karena dinilai akan menambah beban ekonomi masyarakat di tengah kondisi daya beli yang belum sepenuhnya pulih.
Kebijakan kenaikan Pertamax ini menandai penyesuaian harga BBM non-subsidi terbesar dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus memunculkan perdebatan baru antara kebutuhan menjaga kesehatan keuangan negara dan tekanan yang dirasakan masyarakat akibat meningkatnya biaya hidup.**
