Jakarta, MI - Badan Gizi Nasional (BGN) masih belum mengungkap pagu indikatif anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 2027.
Menurut Komisi IX DPR, BGN masih melakukan penyusunan ulang rancangan program dan kebutuhan anggaran, termasuk mengevaluasi jumlah penerima manfaat sebagai bagian dari langkah efisiensi.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris usai mengikuti rapat tertutup bersama BGN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Charles menjelaskan, pagu anggaran indikatif yang dipaparkan dalam rapat masih mengacu pada rancangan yang disusun pada masa kepemimpinan sebelumnya. Karena itu, BGN masih memerlukan waktu untuk menyusun kembali desain program dan menghitung kebutuhan anggaran MBG yang akan diterapkan pada 2027.
“Salah satu alasannya adalah karena memang untuk anggaran 2027 yang disajikan kepada kita hari ini bukan anggaran yang ingin digunakan,” ujar Charles kepada awak media.
“Karena apa? Karena pagu anggaran indikatif yang saat ini disajikan adalah pagu anggaran indikatif yang disiapkan oleh pengurus lama, kepemimpinan lama. Sehingga mereka juga membutuhkan waktu untuk menyusun ulang program apa yang akan dijalankan di tahun 2027,” jelasnya.
Charles mengatakan Komisi IX meminta BGN untuk memperbaiki dan menyempurnakan usulan anggaran Program MBG 2027 agar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Ia menyebut salah satu aspek yang akan dievaluasi adalah jumlah penerima manfaat program. Penyesuaian tersebut dinilai berpotensi memengaruhi besaran anggaran yang dibutuhkan.
Charles juga mengungkapkan bahwa BGN telah menyatakan komitmennya untuk melakukan efisiensi secara menyeluruh dalam pelaksanaan Program MBG.
“Jadi tadi sudah ada yang disampaikan kepada kita, komitmen dari Badan Gizi Nasional untuk melakukan efisiensi secara besar-besaran, baik dari sisi jumlah anggaran maupun dari sisi jumlah penerima manfaat,” pungkasnya.
