Jakarta, MI - Pemerintah menargetkan platform baru Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital mulai diluncurkan secara nasional pada Oktober hingga November 2026, sebelum diterapkan secara penuh pada akhir tahun.
Sebelum peluncuran nasional dilakukan, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau langsung pelaksanaan uji coba sistem tersebut di sejumlah daerah pada awal Juli mendatang.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pengembangan platform digital tersebut telah menunjukkan kemajuan yang signifikan.
"Progresnya sudah sangat maju," kata Luhut kepada wartawan usai Rapat Koordinasi KPTDP di kantor DEN, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).
Menurut Luhut, saat ini program percontohan telah berjalan di 42 kabupaten/kota. Sebelumnya, uji coba juga telah dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur.
Ia menjelaskan, pihaknya telah menyusun agenda kunjungan Presiden untuk meninjau langsung implementasi Perlinsos Digital tersebut.
"Schedule-nya tadi kami sudah sepakat nanti kami usul pada Presiden untuk 6, 7, 8, 9 Juli beliau melihat nanti di apakah Surabaya, Banyuwangi, dengan Bali mana yang beliau pilih," ungkapnya.
Luhut menargetkan perluasan implementasi ke seluruh Indonesia pada Oktober hingga November 2026.
"Nanti pada Oktober, November, Presiden launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa mungkin 80, 90 persen sambil jalan, sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi," jelas Luhut.
Luhut menegaskan bahwa sistem Perlinsos Digital tidak akan terbatas pada penyaluran bantuan sosial semata. Platform tersebut juga berpotensi digunakan untuk mendukung berbagai program lainnya, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meski demikian, ia menekankan bahwa keputusan terkait pemanfaatan data dalam program-program tersebut tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
"Ya MBG saya kira nanti kita lihat, nanti kebijakan gimana, nanti saran kita dengan data yang ada, kita akan sarankan kepada Presiden, sehingga Presiden nanti membuat keputusan basisnya data yang akurat," tuturnya.
Luhut menyebut, perlinsos hadir sebagai portal, bukan aplikasi, yang memungkinkan pendaftaran bantuan sosial hanya dengan NIK dan verifikasi wajah.
Proses pendaftaran bantuan sosial yang sebelumnya membutuhkan hingga 200 hari kini diklaim dapat diselesaikan dalam hitungan menit.
Biaya administrasi yang sebelumnya bisa mencapai sekitar Rp150 ribu disebut turun drastis hingga nyaris tanpa biaya.
Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah memanfaatkan layanan Perlinsos Digital untuk mendaftar bantuan sosial maupun mengajukan sanggahan. Capaian tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperluas implementasi sistem ke 42 kabupaten/kota.
Perlinsos Digital mengintegrasikan data dari delapan kementerian/lembaga melalui Digital Public Infrastructure, diklaim sebagai pendekatan pertama yang diterapkan di Indonesia.
Warga yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat mengakses portal secara mandiri, sedangkan yang belum dapat dibantu melalui agen pendamping.
Inovasi ini ditopang oleh tiga fondasi digital public infrastructure, yaitu identitas digital dan verifikasi biometrik untuk memastikan keaslian pemohon, pertukaran data pemerintah melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang menghubungkan data kependudukan, DTSEN, ketenagakerjaan, listrik, dan aset, serta pembayaran digital untuk penyaluran yang cepat dan transparan.
Untuk memastikan layanan dapat diakses masyarakat secara luas, Kementerian Sosial bersama sejumlah kementerian/lembaga telah menyiapkan sekitar 60 ribu agen pendamping yang akan membantu proses pendaftaran sekaligus menutup kesenjangan literasi digital.
Pemerintah memperluas uji coba ke 42 kabupaten/kota di 25 provinsi untuk menguji tata kelola, infrastruktur, dan regulasi sebelum penerapan yang lebih luas.
Sejak 4 Juni 2026, uji coba terbatas telah dilakukan di Surabaya dan seluruh wilayah Bali. Program ini mencakup 9 kecamatan serta 14 kelurahan/desa.
Hingga 16 Juni 2026, lebih dari 6.100 KK telah mendaftar melalui portal. Proses tersebut dibantu oleh lebih dari 700 agen pendamping yang berasal dari ASN, petugas PKH/TKSK, tokoh masyarakat, PKK, dan Dasawisma.
Dalam jangka panjang, pemerintah memperkirakan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran dapat menghemat anggaran negara hingga Rp170 triliun-Rp260 triliun.
