Jakarta, MI– Di tengah berbagai tantangan pembangunan ekonomi desa, pemerintah memastikan target pembentukan 83 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tetap berjalan sesuai rencana. Program yang digadang-gadang menjadi tulang punggung distribusi dan penguatan ekonomi kerakyatan itu disebut tidak akan mengalami pengurangan maupun penundaan.
Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menegaskan pemerintah masih berkomitmen penuh merealisasikan pendirian puluhan ribu koperasi tersebut di seluruh Indonesia.
"Pemerintah sampai hari ini masih tetap berkomitmen menyelesaikan 83.000 gerai koperasi. Tidak berubah. Di setiap desa, negara harus hadir untuk melayani," tegas Joao usai menghadiri Indonesia Summit 2026 di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, program Koperasi Merah Putih tidak sekadar membangun lembaga ekonomi baru di tingkat desa, tetapi juga menjadi instrumen strategis negara dalam memperkuat rantai distribusi barang, memperpendek jalur pemasaran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Joao menjelaskan, Agrinas akan melakukan pendampingan intensif terhadap seluruh KDKMP selama dua tahun pertama. Masa pendampingan tersebut ditujukan untuk memastikan pengurus koperasi memahami sistem bisnis, tata kelola, hingga ekosistem usaha yang dibangun pemerintah.
Setelah fase tersebut selesai, koperasi diharapkan mampu berdiri dan berkembang secara mandiri dengan dukungan sistem digital yang terintegrasi secara nasional.
"Kami yakin setelah dua tahun mereka akan mahir mengendalikan sistem dan ekosistem usahanya sudah terbentuk. Kalau belum terbentuk, akan kami dampingi terus sampai benar-benar berjalan," ujarnya.
Ke depan, pemerintah juga akan membentuk Koperasi Merah Putih Nasional dan Koperasi Merah Putih Wilayah yang berfungsi sebagai pusat distribusi dan pengendali sistem usaha koperasi di berbagai daerah.
Salah satu keunggulan yang ditawarkan program ini adalah penerapan sistem digitalisasi penuh. Melalui platform tersebut, seluruh aktivitas distribusi barang, termasuk barang-barang bersubsidi, dapat dipantau secara langsung oleh pemerintah.
Joao menegaskan digitalisasi akan menjadi instrumen penting untuk mencegah penyimpangan sekaligus memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
"Hari ini, detik ini, seluruh kementerian bahkan Presiden bisa mengetahui berapa banyak minyak subsidi yang telah dibeli dan disalurkan kepada penerima manfaat. Semua bisa dipantau secara nasional dan sangat terbuka," kata Joao.
Pemerintah menilai Koperasi Merah Putih akan menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi desa melalui penguatan perdagangan lokal, distribusi kebutuhan pokok, hingga pengelolaan produk-produk unggulan masyarakat.
Dengan target mencapai 83 ribu unit di seluruh desa dan kelurahan Indonesia, program ini menjadi salah satu proyek ekonomi kerakyatan terbesar yang pernah dijalankan pemerintah.
Komitmen mempertahankan target tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin koperasi hanya menjadi simbol, melainkan instrumen nyata untuk menghadirkan negara di tengah masyarakat desa sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat paling bawah.**
