Jakarta, MI - Penerimaan pajak hingga pertengahan tahun 2026 belum menembus 50% dari target APBN. Capaian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bimo Wijayanto, dalam Seminar Kemenkeu Corpu Open Class (KCOC) sekaligus peluncuran Buku Panduan Praktis Coretax, Kamis (18/6/2026).
Bimo menjelaskan, berdasarkan data per 16 Juni 2026, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp940,3 triliun. Angka ini tumbuh 23,4% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Meski demikian, capaian tersebut baru mendekati 40% dari total target penerimaan pajak tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun.
"Ini angka sementara di pertengahan Juni, mudah-mudahan bisa terus konsisten. Kalau dilihat dari target penerimaan dari yang sebelumnya [sampai akhir] Mei 35,4% [dari target] ini sudah naik di angka 39,62% dari target penerimaan 2026," uajrnya, dikutip dari siaran YouTube Balai Diklat Keuangan Pontianak, Jumat (19/6/2026).
Sebagai perbandingan, realisasi penerimaan pajak hingga akhir Mei 2026 sebesar Rp834,4 triliun, atau tumbuh 22,1% (yoy).
Dengan data terbaru tersebut, berarti ada tambahan sekitar Rp105,9 triliun penerimaan pajak dalam kurun lebih dari dua pekan di bulan Juni 2026. Dari catatan tersebut juga terlihat, rata-rata penerimaan pajak bulanan hingga Mei berada di kisaran Rp167 triliun.
Adapun setoran pajak tertinggi yaitu pada April 2026, mencapai Rp252 triliun. Angka ini naik 16,1% dibandingkan April 2025 yang sebesar Rp229,84 triliun.
Seperti diketahui, 30 April biasanya menjadi batas akhir pelaporan SPT pajak penghasilan (PPh) Badan. Namun demikian, otoritas pajak tahun ini memutuskan untuk memperpanjang periode pelaporan SPT PPh Badan sampai dengan 31 Mei 2026.
Berkat kondisi tersebut, setoran pajak pada Mei 2026 mencapai Rp188,10 triliun, atau naik 22,1% (yoy) dibandingkan Mei 2025 sebesar Rp126,39 triliun.
Bimo menegaskan, penerimaan pajak bersifat sentral terhadap APBN guna mendanai berbagai kebutuhan program pemerintah. Misalnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sampai akhir bulan lalu sudah menyerap anggaran Rp88,15 triliun, ketahanan pangan Rp66,6 triliun, serta subsidi dan kompensasi Rp203,7 triliun.
Realisasi subsidi dan kompensasi tersebut melonjak hingga 208,2% dibandingkan posisi akhir Mei 2025, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam dukungan fiskal pemerintah tahun ini.
Kondisi tersebut tak lepas dari kebijakan pemerintah yang menahan kenaikan harga BBM subsidi, seperti Pertalite dan Solar, di tengah fluktuasi harga minyak dunia yang cenderung meningkat.
Di sisi lain, pemerintah juga mengubah mekanisme pembayaran kompensasi kepada BUMN, dari sebelumnya dilakukan per kuartal menjadi setiap bulan.
"Pertumbuhan penerimaan pajak juga Insyaallah bisa mampu membuat negara merespons terhadap volatilitas harga minyak akibat dinamika geopolitik global yang akhirnya meningkatkan realisasi dari subsidi energi," pungkas Bimo.
