Jakarta, MI - Kajian terbaru yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Green Transition Initiative (GTI) menunjukkan program hilirisasi mineral belum sepenuhnya berdampak positif terhadap kualitas dan ketersediaan pekerjaan di daerah. Meski kesejahteraan pekerja lokal mengalami perbaikan, penyerapan tenaga kerja di kawasan pusat hilirisasi justru menurun.
Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, mengatakan temuan tersebut berasal dari kajian INDEF GTI 2026 yang meneliti dampak hilirisasi mineral kritis di Indonesia.
Menurut hasil penelitian itu, hilirisasi memberikan efek positif terhadap aspek kesejahteraan pekerja, terutama dari sisi upah dan perlindungan sosial.
"Kajian INDEF Green Transition Initiative (2026) menemukan, hilirisasi membawa dampak pada sisi perlindungan sosial dan upah pekerja lokal. Di pusat hilirisasi, upah pekerja tercatat naik sekitar 10,3%, sementara kepesertaan jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan ikut meningkat sekitar 2,4%," jelas Esther dalam Seri Dialog Mineral Kritis bertajuk Mineral Kritis Indonesia di Tengah Krisis Energi Dunia di Jakarta, dikutip Senin (22/6/2026).
Meski demikian, perbaikan tersebut belum dibarengi dengan peningkatan kesempatan kerja. Kajian INDEF mencatat jumlah lapangan kerja di kawasan hilirisasi turun sekitar 0,9%. Di sisi lain, proporsi pekerja terdidik dan pekerja dengan kontrak tetap hanya meningkat sekitar 0,5%.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa derasnya investasi dan meningkatnya aktivitas pengolahan mineral belum otomatis berujung pada bertambahnya lapangan kerja maupun peningkatan kualitas pekerjaan di daerah sekitar kawasan industri.
"Keberhasilan hilirisasi pada akhirnya tidak hanya diukur dari seberapa banyak mineral yang diolah, tetapi seberapa besar nilai tambah yang tinggal di Indonesia dan seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat," ujar Esther.
Esther menilai salah satu pekerjaan rumah yang masih perlu dibenahi adalah hubungan antara kawasan industri dan perekonomian lokal. Selama ini, banyak kawasan industri masih beroperasi secara tertutup dan belum memiliki keterkaitan yang kuat dengan pelaku usaha maupun tenaga kerja di sekitarnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, ia mendorong peningkatan target pengadaan lokal secara bertahap, pendampingan usaha kecil dan menengah (UKM) agar mampu masuk ke rantai pasok industri, serta pelibatan lebih banyak pekerja dari daerah sekitar.
Sorotan serupa juga disampaikan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics, Mohammad Faisal. Menurutnya, manfaat ekonomi dari program hilirisasi hingga kini belum sepenuhnya mengalir ke pelaku usaha lokal.
Lebih lanjut, Faisal menyebut, di Morowali hanya sekitar 30 dari 3.000 UMKM yang berhasil masuk ke rantai pasok kawasan industri. Sementara di Morowali Utara, hanya satu dari sekitar 1.200 UMKM yang terhubung dengan rantai pasok kawasan.
Faisal mengatakan penguatan rantai pasok lokal menjadi penting untuk memperbesar dampak ekonomi hilirisasi di daerah.
"Selama ini program sering berhenti pada menggugurkan kewajiban, seperti membangun rumah sakit atau puskesmas. Ke depan, yang perlu kita pikirkan adalah keberlanjutannya, apa yang harus dilakukan kepada masyarakat setelah smelter dan tambang tidak lagi beroperasi," tuturnya.
Sementara itu, dalam forum yang sama, Bupati Bulungan, Syarwani, menyatakan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai program peningkatan kapasitas tenaga kerja untuk menyambut pengembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI).
Kawasan industri yang mulai dibangun sejak 2021 tersebut diproyeksikan mampu menyerap antara 60.000 hingga 100.000 tenaga kerja. Untuk mendukung kebutuhan itu, Pemerintah Kabupaten Bulungan menjalankan sejumlah program vokasi non-gelar, termasuk pelatihan bahasa Mandarin bagi sekitar 80 warga selama periode 2023-2024 melalui kerja sama dengan pengelola kawasan.
Selain pelatihan, pemerintah daerah juga menggelar bursa kerja pada awal Juni 2026 yang menawarkan hampir 600 lowongan pekerjaan dari 21 perusahaan di kawasan industri.
"Kualifikasi dan kompetensi ini penting agar kami menjadi bagian yang menerima manfaat maksimal dari kehadiran kawasan," kata Syarwani.
Kajian yang disusun INDEF GTI ini dirilis di tengah pesatnya ekspansi industri pengolahan mineral di berbagai daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kenaikan upah dan perlindungan sosial pekerja terjadi bersamaan dengan penurunan jumlah lapangan kerja serta terbatasnya keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok kawasan hilirisasi.
