Jakarta, MI - Pemerintah melalui BP BUMN dan BPI Danantara akan melakukan penataan besar di sektor logistik BUMN. Salah satu langkah utamanya adalah mengonsolidasikan sejumlah perusahaan logistik yang selama ini berada di anak dan cucu usaha BUMN ke dalam satu wadah, yakni di bawah PT Pos Indonesia (Persero).
Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Daud Joseph, menyebut langkah ini merupakan bagian dari empat strategi utama dalam pengelolaan portofolio Danantara Asset Management (DAM). Program tersebut juga sudah masuk dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan menjadi salah satu prioritas dalam RKAP 2026.
Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 15 entitas logistik BUMN yang berjalan sendiri-sendiri. Kondisi ini membuat sektor logistik BUMN kurang efisien karena terjadi fragmentasi, duplikasi fungsi, dan keterbatasan skala usaha.
Kondisi tersebut membuat kontribusi BUMN di sektor logistik masih tergolong kecil. Pangsa pasarnya belum mencapai 3%, meski aset dan jaringan yang dimiliki sebenarnya cukup luas di berbagai daerah Indonesia.
"Karena mereka beroperasi sendiri-sendiri, skala usahanya juga sangat terbatas, Pak. Dari Rp 3.000 triliun market logistik, perusahaan-perusahaan ini hanya mengambil kurang dari 3%. Kecil sekali," katanya saat RDP dengan Komisi VI di gedung DPR RI Jakarta, Senin (22/6/2026).
"Mereka juga tumpang tindih bisnisnya, secara rute menempati rute yang sama, secara pelanggan mereka juga bersaing mengambil pelanggan yang sama, secara kapabilitas mereka juga kadang-kadang tidak bisa saling mengisi ketika ada yang penuh saat berangkat, tetapi kosong saat pulang. Sehingga masing masing bergerak di bidangnya sendiri-sendiri," sambungnya.
Di sisi lain, industri logistik nasional justru diproyeksikan terus tumbuh sekitar 6% per tahun, terutama pada sektor freight forwarding dan pergudangan (warehousing). Data yang dipaparkannya menunjukkan nilai pasar logistik Indonesia terus meningkat, dari sekitar Rp2.800 triliun pada 2022 menjadi Rp2.913 triliun pada 2023, lalu Rp3.048 triliun pada 2024.
Ke depan, pasar ini diperkirakan terus naik menjadi Rp3.190 triliun pada 2025, Rp3.372 triliun pada 2026, hingga mencapai Rp3.617 triliun pada 2027.
Daud juga menjelaskan bahwa pada 1 Juli 2026 mendatang, akan ada tujuh perusahaan logistik milik negara yang mulai bergabung ke dalam PT Multi Terminal Indonesia (MTI) sebagai tahap awal pembentukan holding logistik di bawah Pos Indonesia.
Ketujuh perusahaan tersebut meliputi PT Multi Terminal Indonesia (MTI) dan PT Prima Indonesia Logistik (PIL) yang berada di bawah Pelindo, PT Pos Logistik Indonesia (Poslog) milik Pos Indonesia, PT Sarana Bandar Logistik (SBL) milik PT Pelni, PT KBN Prima Logistik (KPL) milik Danareksa, PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS) dari SIG, serta PT Krakatau Jasa Logistik (KJL) yang merupakan bagian dari Krakatau Steel.
Pada tahap awal, struktur kepemilikan saham terdiri dari 73% Pelindo, 9% Pos Indonesia, serta 17% yang dimiliki oleh lima perusahaan lainnya. Namun ke depan, pada 2027, seluruh kepemilikan saham ditargetkan sepenuhnya berada di bawah PT Pos Indonesia (Persero).
Memasuki fase kedua, konsolidasi akan diperluas dengan melibatkan perusahaan berbasis cargo owner, yakni PT Semen Indonesia Logistik (Silog) yang menjadi pendukung distribusi semen nasional, serta PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) yang mendukung distribusi pupuk dan produk turunannya.
"Nantinya berarti sudah ada 9 BUMN logistik yang bergabung di bawah perusahaan Pos Indonesia," imbuhnya.
Daud mengatakan, dengan bergabungnya anak dan cucu perusahaan BUMN di sektor logistik, diharapkan akan tercipta sinergi yang lebih kuat dalam jaringan distribusi nasional. Perusahaan yang sebelumnya hanya dominan di wilayah tertentu nantinya bisa saling memanfaatkan jaringan yang ada untuk memperluas jangkauan layanan ke berbagai daerah di Indonesia.
"Sehingga jumlahnya yang hari ini hanya ada 78 titik kumulatif, nantinya bisa bertambah menjadi sekitar 150 atau bahkan 160 lini bisnis," tandasnya.
Selain itu, konsolidasi ini juga mampu menekan biaya logistik nasional. Selama ini, setiap mata rantai logistik dijalankan oleh perusahaan berbeda yang masing-masing mengambil margin keuntungan sendiri.
"Nantinya setelah digabung menjadi satu perusahaan, profit margin-nya hanya menjadi satu. Sehingga nanti akan bisa memotong duplikasi profit margin dan akan menurunkan biaya logistik secara keseluruhan. Bapak Ibu kalau kita melihat tabel paling kanan bernilai Rp 2,38 triliun, itulah nanti besarnya revenue dari perusahaan gabungan ini. Dari Rp 2,38 triliun ini akan bisa menghasilkan profit di tahun ini kira-kira sebesar Rp 100 miliar," pungkasnya.
