Jakarta, MI - Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih rendahnya kesejahteraan guru dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata karena keterbatasan anggaran, melainkan akibat kebocoran ekonomi yang selama bertahun-tahun menggerus keuangan negara.
Dalam pidatonya pada Penutupan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU, Selasa (23/6/2026), Prabowo menilai banyak dana negara yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru bocor dan tidak masuk ke kas negara.
"Kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang, karena uangnya nggak ada, diambil terus," ujar Prabowo.
Ia mengungkapkan, kebocoran ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai US$ 150 miliar atau sekitar Rp 2.500 triliun per tahun. Prabowo pun berjanji untuk segera melakukan perbaikan.
"Kebocoran kita, kita hitung para ahli sekarang adalah kurang lebih US$ 150 miliar setiap tahun, Rp 2.500 triliun setiap tahun, dan ini sedang saya perbaiki semua," kata Prabowo.
Prabowo juga menjelaskan salah satu penyebab kebocoran tersebut adalah praktik under invoicing, yakni pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.
"Apa yang harus kita ambil kesimpulan? Yang terjadi adalah yang disebut under invoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton," ungkapnya.
Dampaknya tak main-main. Indonesia diperkirakan telah kehilangan hingga US$908 miliar atau sekitar Rp15 ribu triliun dalam kurun 34 tahun terakhir akibat praktik tersebut.
"Artinya apa? Artinya negara rugi. Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi di PBB, kita telah rugi US$ 908 miliar selama 34 tahun atau Rp 15 ribu triliun," jelas Prabowo.
