Jakarta, MI - Sebanyak 240 badan usaha milik negara (BUMN) telah resmi ditutup setelah terus mencatatkan kerugian dan tidak memberikan keuntungan bagi negara.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya langkah besar pemerintah dalam merapikan struktur BUMN yang selama ini dinilai terlalu gemuk dan tidak sehat secara finansial.
Ia mengaku sempat memperkirakan jumlah BUMN di Indonesia hanya sekitar 300 perusahaan. Namun setelah menjabat, ia justru menemukan fakta yang mengejutkan: jumlahnya mencapai lebih dari 1.000 entitas, termasuk induk, anak, hingga cucu perusahaan.
Temuan itu kemudian mendorong pemerintah melakukan langkah perampingan besar-besaran, termasuk menutup perusahaan pelat merah yang terus merugi. Hingga kini, ratusan BUMN telah dihentikan operasionalnya.
"Ketika saya jadi presiden, baru saya tahu jumlah 1.000 lebih. Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240 yang kita tutup, nggak ada yang untung, rugi terus," ujar Prabowo dalam Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Bangkalan, Jawa Timur, yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden.
Menurutnya, penutupan ini bukan sekadar pemangkasan, melainkan upaya untuk menekan kerugian negara sekaligus menciptakan efisiensi anggaran hingga triliunan rupiah, termasuk dari pengurangan biaya direksi dan komisaris di berbagai BUMN.
Prabowo juga menyoroti banyaknya perusahaan negara yang tetap berjalan meski kondisi keuangannya tidak sehat.
"Itu kalau dihitung, umpamanya 4 direksi sama 4 komisaris, itu 8 kali 200, (hasil) 1.600. Kalau gajinya masing-masing 50 juta rupiah sebulan, berapa itu? Dan ada yang gajinya bisa di atas itu. Sudah rugi, minta bonus lagi," jelasnya.
Prabowo menegaskan bahwa langkah efisiensi ini juga ditujukan untuk menutup celah pemborosan hingga potensi penyimpangan di tubuh BUMN.
Tak berhenti pada 240 perusahaan yang telah ditutup, pemerintah di bawah kepemimpinannya masih akan melanjutkan proses penataan besar-besaran terhadap BUMN lainnya.
Prabowo bahkan menyebut target penutupan bisa mencapai 700 hingga 800 perusahaan negara.
"Kalau tidak salah kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700-lah," katanya.
Dengan rencana tersebut, reformasi besar-besaran di sektor BUMN diperkirakan masih akan terus bergulir sebagai bagian dari upaya memperkuat efisiensi dan kesehatan keuangan perusahaan milik negara.
