Jakarta, MI - Presiden Prabowo Subianto bersiap melakukan perombakan besar-besaran di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah menargetkan menutup sekitar 700 hingga 800 perusahaan pelat merah yang terus merugi hingga akhir 2026.
Sejauh ini, sekitar 240 entitas BUMN diklaim sudah dipangkas karena tidak lagi memiliki kinerja yang sehat.
"Kalau tidak salah ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700-lah," ujar Prabowo saat memberikan sambutan dalam Penutupan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026 di Bangkalan, Selasa (23/6/2026).
Prabowo mengaku sempat terkejut saat mengetahui jumlah perusahaan di bawah payung BUMN mencapai sekitar 1.000 entitas. Menurutnya, banyak anak hingga cucu usaha BUMN yang justru terus merugi alih-alih memberikan dividen kepada negara.
"Sekarang kita sudah tutup kurang lebih berapa Mensesneg? Kurang lebih sudah 240 yang kita tutup. Enggak ada yang untung, rugi terus," ungkapnya.
Ia menilai banyaknya perusahaan yang tidak produktif menjadi sumber pemborosan anggaran negara. Beban terbesar, kata dia, berasal dari biaya operasional manajemen, mulai dari gaji direksi hingga komisaris.
Prabowo mencontohkan, jika satu perusahaan memiliki empat direksi dan empat komisaris dengan gaji minimal Rp50 juta per bulan, negara harus mengeluarkan sedikitnya Rp400 juta setiap bulan hanya untuk membayar jajaran pimpinan. Nilai itu belum termasuk bonus atau tantiem.
Karena itu, pemerintah meyakini penutupan perusahaan-perusahaan yang terus merugi dapat menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah.
Prabowo bahkan menduga sebagian perusahaan tersebut kerap dimanfaatkan untuk menutupi praktik korupsi.
"Kita menghemat triliunan hanya dari menutup perusahaan-perusahaan yang tidak bener, dan itu caranya para direksi itu menutupi korupsi mereka," kata dia.
Target BUMN Dipangkas Jadi 300 Entitas
Rencana bersih-bersih BUMN ini sebelumnya juga mengemuka usai rapat terbatas Prabowo dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani.
Dari total 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 perusahaan telah dikonsolidasikan. Pemerintah selanjutnya menargetkan jumlah BUMN dipangkas hingga tersisa sekitar 300 entitas.
Langkah ini disebut sebagai upaya meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola (good corporate governance), serta memotong rantai birokrasi biaya tinggi yang membebani APBN.
