Jakarta, MI - Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan mempercepat perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari lebih dari 1.000 perusahaan yang ada saat ini, jumlahnya ditargetkan menyusut hingga sekitar 250 perusahaan.
Meski ratusan BUMN akan ditutup atau dikonsolidasikan, Prabowo menegaskan seluruh karyawan tetap dipertahankan dan tidak akan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI), Minggu (28/6/2026), Prabowo mengungkapkan pemerintah sejauh ini telah menutup lebih dari 200 BUMN.
"Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita (pemerintah, red) sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal sekitar 300," ujar Prabowo, dikutip dari siaran pers Danantara.
Di hadapan peserta acara, Prabowo kemudian meminta kepastian target akhir kepada Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria.
"Bagaimana Pak Dony Oskaria? Ujungnya kita bisa berapa BUMN?" tanya Prabowo.
Dony menjawab target akhir jumlah perusahaan pelat merah berada di kisaran 250 BUMN. "Ujungnya nanti sekitar 250, Pak," jawabnya.
Mendengar jawaban itu, Prabowo menegaskan perampingan harus dipercepat agar BUMN tidak terus terbebani biaya operasional yang besar.
"Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead," ungkapnya.
Menurut Prabowo, langkah tersebut diperlukan agar BUMN menjadi lebih efisien, sehat, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Ia menargetkan transformasi ini rampung dalam dua tahun sehingga tata kelola seluruh BUMN menjadi lebih baik.
Sementara itu, Dony Oskaria memastikan proses konsolidasi tidak akan diikuti PHK. Seluruh pegawai akan dialihkan ke perusahaan hasil penggabungan.
"Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK," ucap Dony.
Dony menjelaskan Danantara tengah merampingkan sekitar 1.077 perusahaan BUMN menjadi sekitar 200 hingga 300 perusahaan yang ditargetkan selesai pada 2026.
Menurutnya, sekitar 52 persen BUMN masih merugi dengan total kerugian mencapai Rp20 triliun. Karena itu, konsolidasi dinilai menjadi langkah paling efektif untuk meningkatkan efisiensi.
Meski begitu, seluruh tenaga kerja tetap akan dipertahankan karena biaya pegawai jauh lebih kecil dibanding potensi penghematan dari restrukturisasi.
"Kita hitung, biaya tenaga kerja setahun cuma Rp 2 sampai Rp 3 triliun. Kalau begitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp 47 triliun," imbuhnya.
Dony kembali menegaskan proses konsolidasi BUMN tidak akan disertai pengurangan pegawai. Seluruh karyawan akan dialihkan ke perusahaan hasil penggabungan sehingga tetap memiliki pekerjaan.
"Seluruh karyawan tidak akan ada yang dikurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Kita tidak mau juga menzalimi karyawan karena itu bukan salah mereka," tuturnya.
Selain menjamin tidak ada PHK, Dony mengungkapkan program konsolidasi BUMN berpotensi menghemat hingga sekitar Rp50 triliun setiap tahun. Penghematan tersebut berasal dari penghapusan transaksi berlapis antara perusahaan induk, anak usaha, hingga entitas di bawahnya yang selama ini dinilai memicu inefisiensi.
Dony mengatakan, langkah serupa telah membuahkan hasil di lingkungan Pertamina. Penggabungan sejumlah subholding disebut mampu menciptakan efisiensi sekitar 600 juta hingga 700 juta dolar AS.
Ke depan, model konsolidasi itu akan diterapkan di kelompok usaha BUMN lainnya sebagai bagian dari transformasi perusahaan pelat merah agar lebih ramping, sehat, efisien, dan mampu memberi kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.
