Jakarta, MI– Pemerintah dan DPR RI menyepakati bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam posisi yang kuat di tengah ketidakpastian global. Meski demikian, pelemahan nilai tukar rupiah menjadi perhatian serius yang harus segera diantisipasi agar tidak menggerus kepercayaan pasar dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
Kesimpulan tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, usai mengikuti rapat koordinasi mengenai perkembangan ekonomi nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
"Mungkin juga yang disepakati, keadaan ekonomi Indonesia sebetulnya secara fundamental cukup baik. Namun, kita memang menghadapi pelemahan rupiah yang lebih daripada peers kita," ujar Mari.
Menurutnya, pelemahan mata uang nasional harus menjadi perhatian karena dapat memengaruhi persepsi investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah dituntut menjaga kepercayaan (confidence) dan kredibilitas (trust) pasar melalui kebijakan ekonomi yang konsisten.
Mari menegaskan, kepercayaan pelaku pasar sangat bergantung pada langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam merespons berbagai tantangan ekonomi, baik dari dalam maupun luar negeri.
Ia mengakui seluruh negara saat ini menghadapi tekanan akibat ketidakpastian ekonomi global. Namun, yang membedakan adalah kemampuan masing-masing negara dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik.
"Yang penting bagaimana sebuah negara itu merespons terhadap keadaan global yang tidak pasti itu. Ada kesepakatan bahwa yang paling penting adalah menjaga kestabilan makroekonomi di jangka pendek," katanya.
Menurut Mari, gejolak global telah memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional. Salah satunya adalah kenaikan harga minyak dunia yang memicu tekanan inflasi dan pada akhirnya memengaruhi daya beli masyarakat.
"Karena kita sudah melihat dampak dari ketidakpastian global, misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya kepada inflasi yang sudah mempengaruhi inflasi dan daya beli di masyarakat," ujarnya.
Untuk menghadapi situasi tersebut, pemerintah menempatkan stabilitas makroekonomi sebagai prioritas utama. Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter dinilai menjadi kunci agar ekonomi nasional tetap terjaga di tengah tekanan eksternal.
"Yang kita prioritaskan sekarang adalah bagaimana menjaga kestabilan makro. Dan apa langkah-langkah yang perlu dilakukan baik dari segi fiskal maupun dari segi moneter, serta koordinasi antara fiskal dan moneter, itulah yang kita bahas," kata Mari.**
