Jakarta, MI - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan masih ada sekitar Rp2.500 triliun kredit yang sudah disetujui bank, tetapi belum dicairkan oleh debitur atau undisbursed loan. Besarnya dana menganggur ini menjadi salah satu penyebab pertumbuhan kredit masih tertinggal dibandingkan dana pihak ketiga (DPK).
Nilai undisbursed loan yang jumbo menunjukkan banyak pelaku usaha belum memanfaatkan plafon kredit yang sudah tersedia. Mereka memilih menahan ekspansi bisnis di tengah ketidakpastian ekonomi.
Kepala OJK Provinsi Banten Adi Dharma mengatakan, dunia usaha saat ini masih menerapkan strategi wait and see sebelum menarik fasilitas kredit yang telah disetujui.
"Memang kalau saya lihat pengusaha kita sedang wait and see. Faktanya apa? Saat ini undisbursed loan, dana yang belum ditarik oleh pengusaha yang sudah disetujui perjanjian kreditnya, tinggal digunakan saja, itu kurang lebih ada Rp2.500 triliun," kata Adi dalam sesi Journalist Class ke-12 OJK di Bintaro, Senin (29/6/2026).
Menurut Adi, besarnya nilai kredit yang belum dicairkan justru menunjukkan likuiditas perbankan masih sangat memadai untuk membiayai dunia usaha. Namun, pelaku usaha masih menunggu kepastian arah ekonomi sebelum merealisasikan pinjaman yang telah disetujui.
Ia menambahkan, gejolak di pasar keuangan juga memengaruhi sikap pelaku usaha dan investor. Tekanan di pasar saham, misalnya, turut berdampak pada pergerakan nilai tukar rupiah.
"Makanya Bank Indonesia langsung meningkatkan BI Rate, agar investor tidak keluar," ujarnya.
Data OJK menunjukkan, hingga Maret 2026 aset perbankan di DKI Jakarta mencapai Rp10.653 triliun, naik 6,5% secara tahunan (year on year/yoy). Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh lebih tinggi, yakni 19,99% menjadi Rp5.667 triliun, sedangkan penyaluran kredit meningkat 13,43% menjadi Rp4.593,1 triliun.
Kenaikan DPK terutama ditopang deposito yang melonjak 23,38% menjadi Rp2.527,8 triliun. Giro juga tumbuh 19,73% menjadi Rp2.265,04 triliun, sementara tabungan naik 11,7% menjadi Rp874,19 triliun.
Di Banten, aset perbankan tercatat sebesar Rp358 triliun atau tumbuh 5,31% secara tahunan. Sementara itu, DPK meningkat 6,39% menjadi Rp309 triliun.
Meski pertumbuhan kredit masih tertinggal dari penghimpunan dana, OJK menilai kondisi perbankan tetap solid.
Per Maret 2026, rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) di DKI Jakarta berada di level 1,45%, sedangkan Loan to Deposit Ratio (LDR) mencapai 81,05%. Kondisi ini menunjukkan perbankan masih memiliki ruang yang cukup besar untuk meningkatkan penyaluran kredit ketika permintaan pembiayaan mulai pulih.
