Jakarta, MI - Sejumlah persoalan keuangan dan tata kelola yang diduga telah berlangsung selama bertahun-tahun terungkap di tubuh PT Pos Indonesia. Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia mengungkap, hasil evaluasi menyeluruh yang dilakukan pihaknya menemukan berbagai permasalahan, termasuk indikasi dugaan rekayasa keuangan di perusahaan pelat merah tersebut.
Temuan itu diperoleh setelah Danantara menjalankan proses uji tuntas (due diligence) terhadap kondisi PT Pos Indonesia. Hasil evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kondisi keuangan, tata kelola perusahaan, hingga struktur organisasi.
Pengungkapan temuan tersebut muncul tak lama setelah Daud Joseph mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Pos Indonesia. Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia, Rohan Hafas, mengatakan pihaknya telah menerima surat pengunduran diri Daud pada Senin (29/6/2026).
Menurut Rohan, hasil asesmen menunjukkan PT Pos Indonesia membutuhkan transformasi besar agar mampu keluar dari berbagai persoalan yang selama ini membelit perusahaan.
“Berdasarkan hasil asesmen tersebut, yang bersangkutan menyampaikan bahwa PT Pos Indonesia memerlukan revamp yang menyeluruh dan fundamental. Menurut beliau, kompleksitas persoalan yang dihadapi serta agenda restrukturisasi ke depan membutuhkan expertise yang lebih spesifik untuk memimpin fase transformasi berikutnya,” ujar Rohan dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).
Danantara pun bergerak menyiapkan kepemimpinan baru untuk melanjutkan agenda restrukturisasi Pos Indonesia. Langkah ini diambil di tengah peran strategis Pos Indonesia sebagai salah satu perusahaan jangkar dalam penggabungan tujuh entitas BUMN logistik untuk membentuk ekosistem logistik nasional.
“Dari proses due diligence dan evaluasi yang berjalan, kami menemukan berbagai persoalan keuangan dan tata kelola yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Kami juga menerima laporan serta menemukan indikasi berbagai penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa keuangan, yang saat ini sedang ditindaklanjuti melalui mekanisme audit dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Ia menegaskan seluruh temuan akan diproses secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum sebagai bagian dari upaya membenahi tata kelola perusahaan.
“Karena itu, satu per satu persoalan yang selama ini membebani perusahaan harus kami bereskan. Tidak ada ruang bagi praktik yang merusak tata kelola perusahaan. Seluruh temuan akan ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai proses hukum,” tuturnya.
Sebelumnya, Corporate Secretary PT Pos Indonesia Iwan Gunawan menyampaikan Daud Joseph telah mengajukan pengunduran diri kepada perusahaan pada Kamis (2/7/2026). Menurut perseroan, keputusan tersebut murni didasari pertimbangan pribadi.
“PT Pos Indonesia (Persero) mengumumkan bahwa Direktur Utama, Daud Joseph telah menyampaikan permintaan pengunduran diri dari jabatannya pada tanggal 2 Juli 2026. Alasan pengunduran diri adalah murni dari keinginan dan pertimbangan pribadi yang bersangkutan,” ungkap Iwan dalam keterangan resmi, Kamis (2/7/2026).
Hingga kini, Pos Indonesia belum mengumumkan sosok yang akan menggantikan Daud maupun jadwal penetapan direktur utama definitif.
“Selanjutnya, PT Pos Indonesia (Persero) memastikan bahwa proses transisi kepemimpinan akan dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang berlaku,” kata Iwan.
Pengunduran diri Daud terjadi hanya dua hari setelah tujuh entitas BUMN logistik menandatangani Shareholders Agreement dan Akta Penggabungan di Pos Bloc, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Konsolidasi tersebut melibatkan Pelindo Sinergi Lokaseva Multiterminal Indonesia, Pelindo Sinergi Lokaseva Prima Indonesia Logistik, Pos Logistics, Pelni Logistics, PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Varia Usaha Dharma Segara, dan Krakatau Integrated Logistics.
Dalam struktur baru hasil penggabungan itu, Pos Indonesia akan memegang peran penting mengintegrasikan jaringan distribusi domestik, layanan multimoda, hingga digitalisasi rantai pasok nasional.
