Jakarta, MI– PT RANS Entertainment Indonesia Tbk akhirnya angkat bicara terkait isu dugaan pencucian uang yang mencuat setelah perusahaan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Manajemen menegaskan seluruh proses penawaran umum perdana saham (IPO) dilakukan secara transparan dan telah melalui pengawasan ketat regulator.
Komisaris Utama RANS Entertainment Indonesia Tbk, Darwin Cyril Noerhadi, membantah keras rumor yang beredar di tengah euforia pencatatan saham perdana perusahaan.
Menurut Darwin, seluruh tahapan IPO telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga tudingan adanya praktik pencucian uang tidak memiliki dasar.
"Seluruh proses IPO telah mengikuti aturan yang berlaku serta melalui due diligence secara menyeluruh bersama penjamin emisi," tegas Darwin.
Ia menjelaskan, proses tersebut mencakup pemeriksaan aspek hukum, audit akuntansi, keterbukaan informasi kepada regulator, hingga penyampaian seluruh dokumen kepada publik sesuai ketentuan pasar modal.
Bantahan itu muncul di tengah beredarnya spekulasi mengenai dugaan pencucian uang yang dikaitkan dengan proses IPO RANS. Namun hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari otoritas yang menyebut adanya pelanggaran dalam proses pencatatan saham perusahaan tersebut.
Di sisi lain, debut saham RANS justru mendapat respons positif dari pasar. Pada hari pertama perdagangan, Jumat (10/7/2026), saham emiten berkode RANS melonjak 34,12 persen atau naik 58 poin ke level Rp288 per saham, sekaligus menyentuh batas Auto Rejection Atas (ARA).
Dalam aksi korporasi tersebut, perusahaan yang didirikan Raffi Ahmad melepas 2,525 miliar saham baru atau setara 20,02 persen dari total modal ditempatkan dan disetor penuh. Dengan harga penawaran Rp170 per saham, RANS berhasil menghimpun dana segar sekitar Rp429,25 miliar.
Lonjakan harga saham pada hari pertama perdagangan menunjukkan tingginya minat investor terhadap emiten di sektor hiburan tersebut, meski di saat bersamaan perusahaan diterpa isu yang menjadi perhatian publik.
Sementara itu, pemerintah terus mendorong masuknya investasi besar di sektor digital. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana investasi pusat data (data center) di Indonesia diproyeksikan mencapai kapasitas 1,3 gigawatt (GW).
Investasi tersebut akan difokuskan di sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mendukung pengembangan ekosistem kecerdasan buatan (AI), jaringan fiber optik, serta industri semikonduktor nasional.
Pemerintah juga menargetkan Batam, Bintan, dan Karimun menjadi pusat pengembangan data center dan AI dengan dukungan investasi dari sejumlah perusahaan nasional maupun global.**
