Jakarta, MI - Anggota Komisi IV DPR Slamet, mengingatkan bahwa ketahanan pangan Indonesia pada 2026 belum sepenuhnya berada dalam kondisi aman. Meski sebagian besar wilayah masuk kategori tahan pangan, persoalan ketimpangan antarwilayah, tingginya harga bahan pangan pokok, melemahnya daya beli masyarakat, hingga tingginya ketergantungan terhadap impor komoditas strategis masih menjadi pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan.
Berdasarkan data yang dipaparkan, sebanyak 433 kabupaten/kota atau 84,24 persen telah berada dalam kategori tahan pangan. Namun, 81 kabupaten/kota atau 15,76 persen lainnya masih tergolong rentan terhadap kerawanan pangan.
Wilayah yang paling memprihatinkan berada di Papua Pegunungan, di mana seluruh kabupaten masih masuk kategori rentan rawan pangan. Sementara itu, Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat sebagai provinsi dengan jumlah daerah rentan terbanyak.
Politisi PKS ini menegaskan, ketahanan pangan tidak bisa hanya diukur dari besarnya produksi atau ketersediaan stok. Menurutnya, masyarakat juga harus memiliki akses yang mudah terhadap pangan dengan harga yang terjangkau.
"Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi. Negara harus memastikan pangan tersedia, mudah diakses, dan dapat dibeli oleh seluruh masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah terdepan, terluar, tertinggal, dan perbatasan (3TP). Selama persoalan logistik dan distribusi belum dibenahi secara menyeluruh, kesenjangan pangan akan terus terjadi," ujar Slamet, Sabtu (11/7/2026).
Selain distribusi, ia juga menyoroti masih tingginya harga sejumlah komoditas pangan strategis yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Pembelian (HAP).
Data menunjukkan harga beras premium masih berada sekitar 11,7 persen di atas HET, gula premium mencapai 16 persen di atas HET, sedangkan daging sapi tercatat sekitar 7,3 persen di atas HAP.
Dalam kurun waktu 2022 hingga 2026, harga beras medium bahkan mengalami kenaikan sekitar 36 persen, sementara kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) hanya berkisar 20–23 persen.
Menurut Slamet, kondisi tersebut membuat beban masyarakat semakin berat karena kenaikan harga pangan jauh melampaui pertumbuhan pendapatan.
"Kenaikan harga pangan yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan telah menggerus daya beli masyarakat. Jika kondisi ini terus berlangsung, kualitas gizi keluarga juga berpotensi menurun karena masyarakat akan semakin sulit memenuhi kebutuhan pangan yang sehat dan bergizi," tegasnya.
Slamet juga mengingatkan bahwa tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor komoditas seperti gandum, kedelai, gula, dan garam industri membuat ketahanan pangan nasional sangat sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah.
Ia menjelaskan, apabila kurs rupiah melemah dari Rp15.500 menjadi Rp17.000 per dolar AS, beban impor gandum diperkirakan meningkat sekitar Rp5,4 triliun, sedangkan impor kedelai bertambah sekitar Rp1,95 triliun. Dampaknya akan merembet pada meningkatnya biaya produksi pakan ternak yang kemudian mendorong kenaikan harga ayam dan telur.
Karena itu, Slamet meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk memperkuat sistem pangan nasional. Ia mendorong penguatan jaringan logistik di wilayah 3TP, peningkatan cadangan pangan pemerintah, evaluasi efektivitas kebijakan HET dan HAP, percepatan peningkatan produktivitas pangan dalam negeri, serta pengurangan ketergantungan terhadap impor bahan baku pangan.
"Ketahanan pangan sejati bukan hanya ketika stok pangan tersedia di gudang, tetapi ketika seluruh rakyat mampu membeli pangan yang bergizi dengan harga yang terjangkau. Karena itu, kebijakan pangan harus berpihak kepada petani, nelayan, peternak, sekaligus melindungi masyarakat sebagai konsumen," pungkas Slamet.
