Tokyo, MI – Perekonomian Jepang menghadapi tekanan serius setelah gelombang kebangkrutan perusahaan mencapai level tertinggi dalam 12 tahun terakhir. Sepanjang semester pertama 2026, sebanyak 5.346 perusahaan dinyatakan bangkrut akibat terlilit utang, lonjakan biaya operasional, serta melemahnya nilai tukar yen yang memicu inflasi.
Lembaga riset Tokyo Shoko Research mencatat jumlah perusahaan yang bangkrut hingga Juni 2026 meningkat 7,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini terutama menghantam usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian Jepang.
Dalam laporannya, Tokyo Shoko Research menyebut pelemahan yen mempercepat kenaikan harga berbagai kebutuhan sehingga memperburuk kondisi keuangan pelaku usaha.
"Angka tersebut muncul di tengah melemahnya mata uang yen yang mempercepat inflasi, sehingga menekan keuangan bisnis, khususnya usaha kecil dan menengah," tulis Tokyo Shoko Research.
Sekitar 90 persen perusahaan yang bangkrut merupakan usaha kecil dengan jumlah pekerja kurang dari 10 orang. Mayoritas di antaranya memiliki utang sedikitnya 10 juta yen atau sekitar Rp1,11 miliar.
Sementara itu, hampir 80 persen perusahaan yang kolaps memiliki kewajiban utang di bawah 100 juta yen atau sekitar Rp11,1 miliar, menunjukkan bahwa tekanan ekonomi kini paling berat dirasakan oleh pelaku usaha berskala kecil.
Tokyo Shoko Research juga memperingatkan situasi berpotensi memburuk pada paruh kedua tahun ini.
"Dengan kekurangan tenaga kerja yang berkepanjangan juga menjadi hambatan, laju kebangkrutan mungkin akan meningkat mulai musim gugur," ujar seorang pejabat lembaga riset tersebut.
Laporan itu menunjukkan kebangkrutan akibat kenaikan harga melonjak 27,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, perusahaan yang gulung tikar akibat kekurangan tenaga kerja juga meningkat 37,7 persen.
Tekanan biaya produksi, upah, serta menurunnya daya beli masyarakat membuat banyak perusahaan kesulitan mempertahankan operasional.
Berdasarkan sektor usaha, industri jasa mencatat jumlah kebangkrutan tertinggi dengan 1.819 perusahaan, disusul sektor konstruksi sebanyak 1.026 perusahaan.
Menurut Tokyo Shoko Research, restoran dan pelaku usaha ritel makanan menjadi kelompok yang paling terdampak karena konsumen mulai mengurangi pengeluaran, sementara pelaku usaha semakin sulit menaikkan harga jual untuk menutupi lonjakan biaya operasional.
"Restoran dan pengecer makanan paling terpukul akibat pengurangan pengeluaran konsumen, sementara bisnis semakin mencapai batas kemampuan mereka untuk membebankan kenaikan biaya kepada pelanggan melalui harga produk yang lebih tinggi," demikian laporan Tokyo Shoko Research.
Secara geografis, angka kebangkrutan meningkat di hampir seluruh wilayah Jepang. Wilayah Hokuriku mencatat lonjakan tertinggi sebesar 37,3 persen, disusul Hokkaido dengan kenaikan 17,1 persen. Hanya kawasan Tohoku yang tidak mengalami peningkatan jumlah perusahaan bangkrut.
Lonjakan kebangkrutan ini menjadi sinyal bahwa dunia usaha Jepang masih menghadapi tantangan berat akibat kombinasi inflasi, pelemahan yen, beban utang, dan krisis tenaga kerja yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.**
