Jakarta, MI - Penunjukan Aisyah Zakiyyah sebagai Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (PTPP) mendadak menjadi perbincangan hangat di media sosial. Di usia 32 tahun, mantan Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) itu dipercaya mengisi kursi pengawas di salah satu BUMN konstruksi terbesar di Indonesia. Keputusan tersebut memicu beragam respons, mulai dari apresiasi hingga munculnya pertanyaan soal rekam jejak dan proses pengangkatannya.
Aisyah resmi masuk ke jajaran Dewan Komisaris PTPP melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar pada Selasa (19/5/2026). Dalam perombakan tersebut, ia menggantikan Ernadhi Sudarmanto yang diberhentikan dengan hormat.
Perempuan kelahiran Jakarta, 30 Desember 1993, itu memiliki latar belakang pendidikan dari dua universitas luar negeri. Ia menyelesaikan studi Bachelor's in Applied Chemistry and Biochemistry di Gunma University, Jepang, pada 2015, kemudian melanjutkan pendidikan Master's in International Communication di Macquarie University, Australia, dan lulus pada 2018.
Dari Sektor ICT ke Kursi Komisaris BUMN
Sebelum masuk ke lingkungan Kementerian PU, Aisyah lebih banyak berkarier di sektor teknologi informasi dan komunikasi (ICT).
Ia pernah menjabat sebagai Sales Division Team Leader di PT Toyota Tsusho Systems Indonesia pada 2023-2024. Kariernya kemudian berlanjut sebagai Director and Strategic Planner di PT Lumintoo Sukses Incomso pada 2024-2025.
Memasuki 2025, Aisyah bergabung sebagai Tenaga Ahli Menteri sekaligus Juru Bicara Kementerian PU. Tidak lama kemudian, namanya masuk ke jajaran Komisaris PTPP, sebuah posisi yang membuatnya menjadi perhatian publik.
Ramai Diperdebatkan di Threads
Tak lama setelah pengangkatan itu diumumkan, nama Aisyah ramai diperbincangkan di platform Threads. Perdebatan mencuat setelah akun @jefr.i5164 mengunggah tuduhan yang mengaitkan penunjukan tersebut dengan dugaan nepotisme serta menghubungkannya dengan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo.
Dalam unggahannya, akun tersebut mempertanyakan pengalaman Aisyah di sektor konstruksi sebelum dipercaya mengisi kursi komisaris di BUMN karya.
“Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, diduga telah menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk keponakannya, Aisyah Zakkiyah, sebagai tenaga ahli di Kementerian PU dan komisaris PT PP. Penunjukan ini menjadi sorotan mengingat Aisyah Zakkiyah tidak memiliki rekam jejak atau pengalaman kerja di bidang konstruksi,” tulis akun tersebut.
Unggahan itu kemudian menyebar luas dan memicu diskusi mengenai kompetensi, tata kelola pengangkatan pejabat BUMN, hingga pentingnya transparansi dalam penempatan jabatan strategis.
Isu yang bergulir tak lagi sebatas mempertanyakan kompetensi. Sejumlah warganet menilai polemik ini mencerminkan ketimpangan akses terhadap jabatan publik, dengan membandingkan dugaan adanya “jalur koneksi” dengan perjuangan masyarakat yang harus melewati seleksi berlapis untuk bisa masuk ke instansi pemerintah.
