Jakarta, MI - Melimpahnya stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ternyata belum mampu menahan laju kenaikan harga beras maupun meningkatkan kesejahteraan petani.
Kondisi tersebut menjadi sorotan Anggota Komisi IV DPR Slamet, yang menilai Indonesia sedang menghadapi paradoks di sektor perberasan.
Menurut Slamet, stok beras pemerintah yang mencapai sekitar 5,2–5,3 juta ton pada Juli 2026 merupakan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah. Angka itu melonjak signifikan dibandingkan posisi stok pada 2021 yang hanya sekitar 1,23 juta ton. Namun, keberhasilan meningkatkan stok belum diikuti perbaikan harga di tingkat konsumen maupun peningkatan pendapatan petani.
"Indonesia memang berhasil memperkuat cadangan beras nasional, tetapi persoalan pangan tidak berhenti pada produksi dan stok. Yang menjadi pekerjaan rumah saat ini adalah memastikan tata niaga dan distribusi berjalan efektif sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan petani," ujar Slamet, Jumat (17/7/2026).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada Juni 2026 harga beras di tingkat penggilingan masih meningkat 0,97 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan 6,96 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, harga beras premium naik 1,01 persen (mtm) dan 11,66 persen (yoy), sedangkan beras medium meningkat 0,92 persen (mtm) dan 5,10 persen (yoy).
Di sisi lain, Nilai Tukar Petani (NTP) justru turun menjadi 127,65 atau melemah 0,06 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan terjadi pada subsektor hortikultura sebesar 0,42 persen, perkebunan rakyat 0,46 persen, dan peternakan 1,85 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan harga beras di tingkat konsumen belum memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani.
Slamet menilai situasi itu menjadi sinyal masih adanya persoalan mendasar dalam rantai distribusi pangan nasional, mulai dari tingginya biaya logistik, tata niaga yang belum transparan, hingga hilirisasi pangan yang belum berjalan optimal.
"Keberhasilan pembangunan pangan tidak boleh hanya diukur dari penuh atau tidaknya gudang Bulog. Stok yang besar seharusnya mampu menekan harga beras di pasar sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Jika harga tetap tinggi sementara petani belum menikmati kesejahteraan yang layak, berarti ada mata rantai distribusi yang harus segera dibenahi," tegasnya.
Sebagai solusi, Fraksi PKS mendorong pemerintah segera melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata niaga perberasan. Langkah tersebut meliputi penguatan sistem data stok dan harga secara real-time, peningkatan efisiensi logistik dan distribusi pangan, pengawasan terhadap margin perdagangan, penguatan koperasi serta kelembagaan ekonomi petani, hingga percepatan program hilirisasi agar nilai tambah hasil pertanian lebih banyak dinikmati oleh petani sebagai produsen.
Selain itu, Slamet menekankan bahwa ukuran keberhasilan kebijakan pangan tidak cukup hanya dilihat dari tingginya produksi maupun besarnya stok nasional. Pemerintah juga perlu menjadikan stabilitas harga, efisiensi distribusi, dan peningkatan pendapatan petani sebagai indikator utama keberhasilan sektor pangan.
"Ketahanan pangan yang sesungguhnya adalah ketika stok nasional tetap aman, harga beras terjangkau bagi masyarakat, dan petani memperoleh keuntungan yang layak. Ketiga tujuan tersebut harus dicapai secara bersamaan melalui tata niaga yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan," pungkas Slamet.
