Jakarta, MI - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap masih menanggung tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga senilai Rp1,6 triliun yang berasal dari pelaksanaan anggaran 2025. Meski seluruh pekerjaan telah rampung, kewajiban tersebut hingga kini belum dapat dibayarkan.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan, pelunasan utang tersebut akan dilakukan melalui mekanisme pembayaran tunggakan menggunakan DIPA 2026.
"Tunggakan tahun 2025 ada Rp 1,6 triliun yang sudah selesai dilaksanakan, maksudnya kegiatannya sudah selesai dilaksanakan namun belum dibayarkan. Akan dibayarkan dengan mekanisme tunggakan melalui DIPA tahun 2026," kata Arumsari dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, di Jakarta Pusat, Jumat (17/7/2026).
Meski begitu, proses pencairan belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. BGN masih merevisi anggaran bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. Sebelum pembayaran dilakukan, setiap tagihan harus melewati proses verifikasi berlapis, mulai dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Inspektorat, hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bergantung pada nilai tagihannya.
Akibat proses tersebut, pembayaran kepada para vendor belum bisa dilakukan sepenuhnya. Arumsari pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh mitra kerja yang hingga kini masih menunggu pelunasan.
"Ini yang masih dalam proses. Itu yang menyebabkan kami mungkin minta maaf kepada seluruh pihak ketiga yang mungkin ada tagihan kepada BGN, belum bisa semuanya kami laksanakan, kami bayarkan karena masih ada proses," ucapnya.
Dari total tunggakan itu, sekitar Rp870 miliar telah dikoreksi dan diakui sebagai utang kepada pihak ketiga. Namun angka tersebut masih berpotensi berubah seiring proses verifikasi.
Sementara Rp743 miliar lainnya masih belum diakui sebagai kewajiban oleh DJA. Berdasarkan hasil konfirmasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tagihan tersebut dinilai belum memenuhi persyaratan administratif untuk dicatat sebagai utang dalam laporan keuangan. Meski demikian, BGN tetap memasukkannya sebagai potensi kewajiban dalam catatan atas laporan keuangan.
Rincian Utang BGN
Arumsari mengungkapkan total tunggakan BGN mencapai Rp1,609 triliun. Utang tersebut tersebar di berbagai pos belanja, mulai dari operasional hingga pembangunan dapur MBG.
Berikut rinciannya:
- Belanja modal untuk pembangunan dapur APBN: Rp1,04 triliun
- Jasa lainnya (event organizer/EO, publikasi, dan kegiatan pendukung lainnya): Rp330 miliar
- Sertifikasi SPPG: Rp111 miliar
- Tunggakan bantuan pemerintah untuk Program MBG: Rp100 miliar
- Belanja bahan (seragam, KLB, call center, sendok, dan kebutuhan operasional lainnya): Rp16,1 miliar
- Utang ke Unhan untuk UH/UT, serta pengiriman barang: Rp7,3 miliar
- Honor narasumber kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) penjamah makanan: Rp812 juta
- Perjalanan dinas: Rp684 juta
- Jasa konsultan: Rp200 juta
- Sewa kendaraan insidentil: Rp121 juta
Arumsari memastikan seluruh tunggakan tersebut ditargetkan lunas pada 2026. Menurutnya, pembayaran akan dilakukan secara bertahap setelah anggaran yang saat ini masih diblokir dapat dicairkan.
"Totalnya 1,609 triliun. Tapi Insya Allah kami akan lunasi, kami akan selesaikan di tahun 2026 ini. Tunggakan yang akan kami bayarkan di tahun 2026 yang sementara ini memang alokasi anggaran masih diblokir. Tetapi beberapa hal yang memang sudah melewati proses review dan sudah sesuai dengan ketentuan memang akan segera dibayarkan oleh DJA," ujar Arumsari.
